NEWS

  • Kelabui Pajak-Negara Rugi Rp11,5 M, DJP Tangkap Pengusaha Kalimantan

    Kelabui Pajak-Negara Rugi Rp11,5 M, DJP Tangkap Pengusaha Kalimantan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Petinggi perusahaan PT WAR dan PT LBS ditangkap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) setelah mengelabui kewajiban perpajakannya hingga negara rugi Rp11,55 miliar. Para tersangka tindak pidana di bidang perpajakan itu pun telah diserahkan PPNS Kanwil DJP Kalseteng ke Kejaksaan […]

  • Retur Penjualan Marketplace, Wajib Terbitkan Bukti Pungut Tambahan

    Retur Penjualan Marketplace, Wajib Terbitkan Bukti Pungut Tambahan

    Adanya perubahan atau retur dalam transaksi perdagangan melalui marketplace bakal menimbulkan kewajiban membuat bukti pemungutan tambahan. Merujuk pada FAQ Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 37/2025, dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan tambahan berupa dokumen pembetulan atau dokumen pembatalan. “Apabila pembetulan atau pembatalan dokumen tagihan menyebabkan PPh yang telah dipungut lebih besar dari yang seharusnya, maka pedagang […]

  • RI-Singapura Bakal Bereskan Praktik Transfer Pricing, Ini Kata Bos DJP

    RI-Singapura Bakal Bereskan Praktik Transfer Pricing, Ini Kata Bos DJP

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia menyebut Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong telah menunjukkan komitmen untuk membahas penyelesaian persoalan transfer pricing dan misinvoicing yang selama ini menjadi perhatian dalam hubungan perpajakan kedua negara. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan, komitmen tersebut menjadi langkah penting untuk menangani persoalan perpajakan lintas negara sekaligus menciptakan keadilan […]

  • Terima SP2DK? Dirjen Pajak Minta Wajib Pajak Siapkan Bukti Transaksi

    Terima SP2DK? Dirjen Pajak Minta Wajib Pajak Siapkan Bukti Transaksi

    Imbauan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto agar wajib pajak tidak khawatir apabila menerima surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) menarik perhatian publik sepekan terakhir. Menurut Bimo, wajib pajak cukup memberikan klarifikasi dengan melampirkan bukti transaksi yang dapat menjelaskan data milik Ditjen Pajak (DJP). Bimo mengatakan penerbitan SP2DK merupakan tindak lanjut atas data dan informasi […]

  • Fiskus Ingatkan PKP Baru Jangan Terlambat Buat dan Unggah Faktur Pajak

    Fiskus Ingatkan PKP Baru Jangan Terlambat Buat dan Unggah Faktur Pajak

    Kanwil DJP Aceh mengingatkan pengusaha kena pajak (PKP) yang baru dikukuhkan agar memperhatikan ketentuan pembuatan faktur pajak, termasuk kelengkapan dan ketepatan waktunya. Penyuluh Pajak Kanwil DJP Aceh Susanto mengatakan faktur pajak harus dibuat secara lengkap dan tepat waktu. Selain itu, PKP perlu mengunggah e-Faktur paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. “Faktur pajak yang tidak lengkap, […]

WhatsApp WA only