Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sisir Alamat WP di Kelurahan, Petugas Pajak Cek Kepatuhan Lapor SPT
TOMOHON, Melalui unit vertikalnya, Ditjen Pajak (DJP) terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu caranya dengan turun ke lapangan langsung guna mengingatkan wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya. KP2KP Tomohon di Sulawesi Utara misalnya, menerjunkan petugasnya untuk menyisir alamat wajib pajak di Kelurahan Kayawu, Kecamatan Tomohon Utara. Dalam kegiatan yang berlangsung seharian ini, petugas pajak […]
-
Sri Mulyani: Jaga Kepatuhan Tanpa Menimbulkan Ketakutan Wajib Pajak
JAKARTA, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pentingnya bagi Ditjen Pajak (DJP) untuk menjaga kepatuhan wajib pajak. Sri Mulyani menyampaikan pesan tersebut setelah melihat data hasil pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Sebanyak 247.918 wajib pajak telah mengikuti program tersebut dengan total harta bersih yang diungkap senilai Rp594,82 triliun. “Itu memberi pembelajaran yang sangat berharga bagi […]
-
DJP Ingatkan Wajib Pajak, PPN KMS Tidak Hanya untuk Pembangunan Rumah
JAKARTA – Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan kembali mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) kegiatan membangun sendiri (KMS). Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Yudha Wijaya mengatakan PPN KMS bukan jenis pajak baru. Pengaturan melalui PMK 61/2022 merupakan bagian dari penyesuaian pascaberlakunya UU HPP. Output dari KMS adalah bangunan atau suatu konstruksi. “Bisa [bangunan] rumah, ruko, pagar, atau juga kolam. Ini adalah bangunan, […]
-
OECD Berencana Tunda Implementasi Pilar 1, Ditjen Pajak Buka Suara
JAKARTA – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tengah merancang proposal penundaan implementasi konsensus pajak, khususnya Pilar 1: Unified Approach. Direktur Perpajakan Internasional DJP Mekar Satria Utama mengatakan progres pembahasan Pilar 2: Global anti-Base Erosion Rules (GloBE) memang lebih cepat ketimbang Pilar 1. Dia pun menilai wajar OECD memprioritaskan penyelesaian multilateral convention (MLC) untuk mengimplementasikan Pilar 2. “Memang bisa […]
-
PMK Tarif Cukai Hasil Tembakau Diubah, Sigaret KLM Dibagi 2 Golongan
JAKARTA – Kementerian Keuangan merevisi peraturan mengenai tarif cukai hasil tembakau. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (7/7/2022). Revisi itu tertuang dalam PMK 109/2022 yang menjadi perubahan dari PMK 192/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris. Beleid ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni […]
Got any book recommendations?
WA only