Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kelola Penerimaan Negara 2023, Kemenkeu Perlu Anggaran Rp2,81 Triliun
JAKARTA, Kementerian Keuangan mengusulkan pagu indikatif sejumlah Rp2,81 triliun untuk mengelola penerimaan negara pada 2023. Jika ditambah anggaran program dukungan manajemen untuk pelaksanaan program pengelolaan penerimaan negara, angkanya mencapai Rp23,63 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan dana tersebut diperlukan Kementerian Keuangan untuk mengelola dan mengoptimalkan penerimaan negara melalui transformasi sistem administrasi penerimaan negara. Pada […]
-
Mengerek Target 10% Setoran Pajak 2023
JAKARTA. Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mengerek rasio penerimaan perpajakan alias tax ratio 2023 sebesar 9,3%-10% terhadap produk (PDB). Batas atas tax ratio tersebut, lebih tinggi ketimbang usulan pemerintah di Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023 yang sebesar 9,59% terhadap PDB. “Kami mengambil 9,3% untuk batas bawah, batas atasnya kami […]
-
Rasio Pajak 2023 Dipatok 10% Saat Tak Ada Lagi Durian Runtuh
Pemerintah, dalam hal ini Badan Kebijakan Fiskal (BKF) bersama Badan Anggaran (Bangar) DPR menyepakati untuk rasio pajak di tahun depan atau 2023 bisa mencapai 10% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ketua Banggar DPR Said Abdullah menjelaskan, mengenai penerimaan khususnya dari perpajakan, pemerintah harus bisa secara jeli melihat peluang, karena adanya harga komoditas yang tinggi dan adanya aturan […]
-
Cara Upload Faktur Pajak dengan Prepopulated Data di e-Faktur 3.2
Mula-mula, login e-faktur 3.2. Setelah itu, pilih menu Propulated Data pada menu utama dan klik Faktur Pajak Masukan. Nanti, sistem akan menampilkan kotak dialog Daftar Pajak PM Prepopulated. Dalam kotak dialog itu, masukkan masa dan tahun pajak yang datanya ingin dimasukkan. Kemudian, klik Get Data dan lengkapi kolom sertifikat digital dan passphrase. Jika sudah, sistem […]
-
Semua Sektor Pulih, Pemerintah Pilih Tak Lanjutkan Insentif Pajak
Kementerian Keuangan memastikan tidak ada insentif pajak berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dilanjutkan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan perekonomian Indonesia mampu tumbuh 5% dan setiap sektor sudah pulih. “Sektornya sudah pulih semua, kita bersyukur ekonomi kita pulih, orang kerja tambah banyak. Insentif sudah cukup lah,” ujar Febrio, Senin (13/6/2022). Dihentikannya […]
Got any book recommendations?
WA only