Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ingat, Penyelenggara P2P Lending Harus Buat Bupot Pajak Penghasilan
JAKARTA, Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau peer to peer (P2P) lending harus membuat bukti pemotongan (bupot) pajak penghasilan (PPh). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (13/5/2022). Berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (4) PMK PMK 69/2022, penyelenggara P2P lending ditunjuk untuk melakukan pemotongan PPh atas […]
-
Pengusaha Minta Pemerintah Jangan Buru-buru Hentikan Insentif Pajak
JAKARTA. Sejumlah insentif pajak yang diberikan pemerintah tahun ini akan berakhir dalam waktu dekat. Diantaranya, pemberian insentif pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, PPh Pasal 22 Impor, dan PPh final jasa konstruksi Ditanggung Pemerintah (DTP) atas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), yang berlaku sampai dengan Juni 2022. Wakil Ketua Umum Kamar […]
-
Sejarah Tax Amnesty Indonesia dari Masa ke Masa
Program pengampunan pajak atau tax amnesty yang saat ini tengah dijalankan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memasuki bulan kelima. Sejak dijalankan pada 1 Januari hingga 11 Mei, tercatat sebanyak 42.475 wajib pajak menjadi peserta, dan diperoleh 48.982 surat keterangan. Dari jumlah tersebut, diketahui nilai harta bersih yang terungkap adalah sebesar Rp 81,91 triliun, dengan […]
-
Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak Eror, Begini Solusi dari DJP
Ditjen Pajak (DJP) menerima pertanyaan dari warganet yang mengalami kesulitan ketika meminta nomor seri faktur pajak (NSFP) karena terjadi eror. DJP melalui media sosial Twitter menjelaskan hingga saat ini tidak ada informasi eror pada aplikasi e-Nofa. Wajib pajak pun diminta memeriksa kembali permohonan NSFP yang disampaikan. “Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Hingga saat ini belum ada […]
-
Potong Pajak Penghasilan, Penyelenggara P2P Lending Harus Tahu Ini
Sesuai dengan PMK 69/2022, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (peer to peer lending) harus melakukan beberapa kewajiban terkait dengan pemotongan pajak penghasilan (PPh). Berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (4) PMK tersebut, penyelenggara P2P lending ditunjuk untuk melakukan pemotongan PPh atas penghasilan bunga yang diterima atau diperoleh pemberi pinjaman dari penerima pinjaman. […]
Got any book recommendations?
WA only