Mindblown: a blog about philosophy.
-
Optimalisasi PAD, Pemda Dorong Ekstensifikasi Melalui Digitalisasi
BANDUNG – Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat berupaya mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah (PAD) melalui ekstensifikasi pajak dengan upaya digitalisasi. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan Bapenda telah membuat roadmap digitalisasi PAD yang disusun oleh Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). “Tetapi masih ada kabupaten dan kota yang masih belum membuat roadmap digital,” katanya dikutip […]
-
Kejar Penerimaan Rp476 T, Ini Perintah PM Malaysia Buat Otoritas Pajak
KUALA LUMPUR – Pemerintah Malaysia menargetkan penerimaan pajak sejumlah RM139 miliar atau setara dengan Rp476,42 triliun pada tahun ini. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengatakan otoritas pajak Malaysia, Inland Revenue Board (IRB), perlu merumuskan strategi jangka pendek dan menengah sehingga target penerimaan dapat tercapai secara berkelanjutan. “Ini termasuk mengidentifikasi sektor ekonomi baru dan menerapkan UU […]
-
Ratusan Relawan Pajak Dikukuhkan, Siap Bantu WP Penuhi Kewajiban
BALIKPAPAN – Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimtara) resmi mengukuhkan ratusan relawan pajak secara daring pada tahun ini. Nanti, para relawan pajak ini akan bertugas membantu wajib pajak. Kepala Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimtara) Max Darmawan mengatakan kanwil mengukuhkan sebanyak 246 relawan pajak yang berasal dari 176 mahasiswa dan 70 […]
-
Inilah Sanksi Jika Tidak Melapor SPT Tahunan, Sudah Tahu?
JAKARTA. Setiap Wajib pajak (WP) wajib melaporkan pajak tahunannya. Hal ini berlaku untuk semua Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk WP orang pribadi, pelaporan SPT tahunan bisa dibuat mulai 1 Januari 2022 hingga 31 Maret 2022, dan 30 April 2022 untuk WP badan. Pelaporan SPT wajib dilakukan oleh setiap warga negara […]
-
Inilah Tiga Pilihan Tarif Program Pengungkapan Sukarela
JAKARTA. Pemerintah mendorong optimalisasi pendapatan melalui reformasi perpajakan yang dituangkan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP pada esensinya bertujuan untuk mendorong sistem perpajakan menjadi lebih sehat, adil dan berkelanjutan. Salah satu ketentuan dalam UU HPP ini mencantumkan adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berlaku dari 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. […]
Got any book recommendations?
WA only