Mindblown: a blog about philosophy.
-
Perpanjangan Insentif PPN DTP Rumah Diyakini akan Meningkatkan Minat Pembeli Properti
Pengembang meyakini perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) rumah tahun 2022 selama 9 bulan menguntungkan konsumen. Keputusan ini tertuang pada PMK Nomor 6/PMK.010/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan pada 2 Februari 2022 yang berisi insentif sebesar 50 […]
-
Sri Mulyani: Pandemi Tak Bisa Ditaklukkan Negara Manapun, Perlu Kerja Sama
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengajak semua pihak untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi untuk menangani pandemi covid-19. Sebab, pandemi sifatnya tidak bisa ditaklukan dengan mudah oleh negara manapun. “Kita perlu bekerja sama karena Pandemi ini tidak bisa ditaklukkan oleh negara manapun. Koordinasi dan kolaborasi merupakan syarat mutlak bagi kami untuk dapat mempersiapkan diri menghadapi tantangan selanjutnya,” kata Menkeu […]
-
DJP Awasi Wajib Pajak Berdasarkan Wilayah, Bisa Berujung Pemeriksaan
Ditjen Pajak (DJP) kembali melanjutkan strategi pengawasan wajib pajak berdasarkan kewilayahan sebagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pada tahun ini. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan pengawasan berbasis kewilayahan dilakukan oleh kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama. “Pengawasan ini terhadap wajib pajak ber-nomor pokok wajib pajak (NPWP) selain wajib pajak strategis, instansi pemerintah, joint operation, […]
-
Susun Prioritas Pengawasan, DJP Punya Daftar Sasaran Analisis
Kantor Pusat dan Kanwil Ditjen Pajak (DJP) bakal memiliki daftar sasaran analisis data perpajakan (DSA) sebagai dasar prioritas pengawasan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-05/PJ/2022. Dalam surat edaran tersebut, DSA pada Kantor Pusat DJP disusun berdasarkan fokus analisis data perpajakan. DSA didefinisikan sebagai daftar wajib pajak yang akan dilakukan analisis data perpajakan […]
-
Di Hadapan Delegasi G-20, Sri Mulyani Singgung Soal UU HPP
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) merupakan bagian penting dari reformasi perpajakan Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Sri Mulyani menuturkan pemerintah dan DPR mengesahkan UU HPP untuk mengharmonisasi seluruh regulasi perpajakan di Indonesia. Menurutnya, peraturan tersebut akan meningkatkan penerimaan pajak, sekaligus menciptakan sistem pajak yang lebih adil. “Ini menjadi […]
Got any book recommendations?
WA only