Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sasaran Pemberian Insentif Pajak Pertambahan Nilai di Sektor Otomotif
Pemerintah RI mengungkapkan kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor properti dan otomotif mengincar mengincar masyarakat di golongan menengah ke atas, dalam upaya mendorong multiplier effect. Sehingga dalam jangka waktu panjang, mendorong pemulihan ekonomi di Tanah Air usai terdampak pandemi Covid-19 pada dua tahun belakangan. Demikian dikatakan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan […]
-
Sri Mulyani Harap Kinerja Positif Penerimaan Pajak Berlanjut
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap penerimaan pajak yang mencatat pertumbuhan positif tahun lalu bisa berlanjut di tahun mendatang. Ia meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mempelajari dan mengantisipasi pergerakan harga komoditas yang berpengaruh positif secara langsung terhadap penerimaan pajak 2021. “Bekerja teliti dan antisipatif. Lihat semua kemungkinan dan perkembangan harga komoditas, pergerakan nilai tukar, suku […]
-
Ini Pandangan Pakar Soal Efektivitas Tax Amnesty Jilid II Terhadap Perpajakan Indonesia
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberlakukan program pengampunan pajak atau Tax Amnesty jilid II, dengan Program Pengungkapan Sukarela, yang mulai berlaku awal Januari 2022. Program Pengungkapan Sukarela adalah kesempatan yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Head of Tax Grant Thornton Indonesia Tommy David menilai, banyak […]
-
Tax Amnesty Jilid II Berhasil Ungkap Harta Rp 6,03 Triliun per 25 Januari 2022
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat program pengungkapan pajak sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II hingga 25 Januari 2021, sudah ada 7.417 wajib pajak dengan 8.098 surat keterangan. Adapun nilai harta bersih yang diungkap mencapai Rp 6,03 triliun. Data tersebut dikutip dari laman pajak.go.id, Rabu (26/1/2022). Pemerintah berhasil mengumpulkan PPh final sebesar Rp 656,78 miliar. Untuk deklarasi dalam […]
-
BKF Sebut Pengurangan Likuiditas oleh BI Belum Akan Pengaruhi Kinerja APBN
JAKARTA. Bank Indonesia (BI) akan mulai mengurangi penambahan likuiditas (tapering) pada akhir kuartal I-2022, yaitu dengan meningkatkan giro wajib minimum (GWM) per 1 Maret 2022. Gubernur BI Perry Warjiyo pun mengatakan, langkah yang diambil oleh bank sentral ini berpotensi menyedot likuiditas hingga Rp 200 triliun. Namun, Perry yakin kebijakan tersebut tidak akan mengurangi likuiditas yang […]
Got any book recommendations?
WA only