Mindblown: a blog about philosophy.
-
Serupa UU Ciptaker, UU HKPD Izinkan Pemerintah Ubah Tarif Pajak Daerah
JAKARTA, Ketentuan mengenai kewenangan pemerintah pusat untuk mengubah tarif pajak daerah serta mengevaluasi perda tentang pajak daerah pada UU 11/2020 tentang Cipta Kerja dicantumkan kembali di dalam UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Sebagaimana diatur dalam UU HKPD, pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan […]
-
Stimulus Pemerintah Dorong Kinerja Sektor Properti
JAKARTA – Rumah.com memproyeksikan beragam stimulus yang diberikan pemerintah akan membuat tren harga properti berangsur normal dan meningkat pada setiap kuartal di 2022. Country Manager Rumah.com Marine Novita mengatakan bahwa tahun ini secara umum masih akan menjadi buyers market bagi para pencari properti. Hal itu juga didukung oleh beragam stimulus yang diberikan pemerintah kepada sektor […]
-
Beban Ditjen Pajak Bertambah Terus, Coretax System Mutlak Diperlukan
Coretax administration system atau sistem inti administrasi perpajakan yang baru diperlukan untuk merespons tantangan potensial di depan. Wakil Manajer Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) Ditjen Pajak (DJP) Eka Darmayanti mengatakan beban yang ditanggung oleh sistem kian tahun makin meningkat. “Pada 2002 hingga 2017 peningkatan bebannya luar biasa dari sisi jumlah wajib pajak, pegawai, […]
-
Jurus Ampuh Biar Rasio Pajak Indonesia Bisa Tumbuh 12 Persen
Penerimaan perpajakan di Tanah Air dinilai mempunyai masalah mendasar dalam tax ratio atau rasio pajak yang masih rendah. Tax ratio adalah perbandingan penerimaan pajak dibandingkan dengan total produk domestik bruto (PDB). Bidang Kajian Akuntansi dan Perpajakan Asosiasi Emiten Indonesia, Ajib Hamdani mengatakan, pada tahun 2021, kisaran tax ratio Indonesia hanya menyentuh angka 8 peren. Sementara target tahun 2022 dipatok […]
-
CITA: Kenaikan Batas Pengembalian Restitusi PPN Dorong Efektivitas Kebijakan
JAKARTA – Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA menilai kenaikan batas lebih bayar untuk pengembalian pendahuluan restitusi PPN akan mendorong efektivitas kebijakan perpajakan, tetapi di sisi lain dapat mengurangi penerimaan pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 209/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, pemerintah menaikkan batas pengembalian pendahuluan restitusi pajak pertambahan […]
Got any book recommendations?
WA only