Mindblown: a blog about philosophy.
-
Tahun depan, pemerintah pasang target penerimaan pajak korporasi Rp 185,14 triliun
Pemerintah menargetkan penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 25/29 badan di tahun depan sebesar Rp 185,14 triliun. Target setoran pajak korporasi tersebut naik Rp 59,79 triliun dari target tahun ini sebesar Rp 128,39 triliun. Adapun target PPh badan Pasal 25/29 tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan […]
-
Aturan turunan tax amnesty jilid II sedang difinalisasi
Pemerintah memberikan kesempatan bagi para pengemplang pajak untuk ikut program pengampunan pajak lewat Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang akan berjalan selama enam bulan, yaitu dari 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pun meminta aturan turunan dari PPS ini. Pasalnya, sudah banyak pengusaha yang bertanya-tanya terkait rincian program ini. “Semua menunggu aturan […]
-
Mendongkrak Pajak Korporasi di 2022
JAKARTA. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan di tahun depan sebesar Rp 185,14 triliun. Setoran pajak korporasi pada 2022 tersebut diharapkan naik 44,2% dari target tahun ini sebesar Rp 128,39 triliun. Target PPh Pasal 25/29 Badan tersebut , ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan […]
-
Penerimaan Pajak Lampaui 90% Target
Jakarta. Waktu yang dimiliki pemerintah untuk mengumpulkan setoran pajak, tinggal dua pekan lagi. Pemerintah harus memanfaatkan sisa waktu, tersebut dengan optimal agar penerimaan pajak tahun ini mencapai target. Hingga saat ini, kinerja penerimaan pajak cukup menggembirakan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, hingga 13 Desember 2021, penerimaan pajak sudah melebihi 90% dari target […]
-
Diskon Pajak Masih Tersedia di DKI Jakarta
JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memberi insentif fiskal daerah berupa keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administrasi. Insentif tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 104/2021 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 60/2021 tentang Insentif Fiskal Tahun 2021. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati mengatakan, seluruh kebijakan perubahan insentif fiskal daerah tahun […]
Got any book recommendations?
WA only