Mindblown: a blog about philosophy.
-
DJP Sikat Perusahaan Tambang Kaltim yang Tak Bayar PPN
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Timur menyerahkan satu orang tersangka pengemplang pajak beserta barang bukti yang diperoleh selama proses penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Penyerahan dilakukan pada 5 Desember 2023. Tersangka tindak pidana perpajakan berinisial APS selaku Direktur Utama PT CAS yang diserahkan oleh Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah […]
-
Ada Fasilitas Fiskal untuk Impor Barang Kiriman PMI, Ini Kata DJBC
Pemerintah tidak mempermasalahkan potensi penerimaan negara yang hilang karena adanya pemberian fasilitas kepabeanan atas impor barang kiriman untuk pekerja migran Indonesia (PMI). Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor barang kiriman PMI senilai total US$1.500 per tahun diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 141/2023. “Penerimaan bukan […]
-
Fasilitas Bea Cukai Impor Vaksin Covid-19 Diestimasi Rp2,46 Triliun
Pemerintah mengestimasi belanja perpajakan dari fasilitas kepabeanan dan/atau cukai atas impor vaksin Covid-19 pada 2020-2022 mencapai Rp2,46 triliun. Berdasarkan pada informasi dalam Laporan Belanja Perpajakan 2022, fasilitas kepabeanan dan/atau cukai atas impor vaksin Covid-19 diberikan berdasarkan PMK 188/2020. Kebijakan ini berlaku efektif sejak 26 November 2020. “Tujuan kebijakan perpajakan [untuk] meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” bunyi Laporan […]
-
Pemanfaatan Insentif Pajak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Masih Nihil
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mencatat, pemanfaatan insentif tax holiday dan tax allowance yang ditawarkan pemerintah di kawasan ekonomi khusus (KEK) rupanya masih sepi peminat. Merujuk pada dokumen Laporan Belanja Perpajakan 2022, pemanfaatan insentif tax holiday di KEK pada tahun 2022 masih tercatat Rp 0. Pun, pada tahun 2019 hingga 2021 nilai estimasi belanja perpajakan masih […]
-
Pemerintah Targetkan Rasio Pajak 2024 Sebesar 9,55%, Lebih Rendah dari RPJMN
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengungkapkan indikator rasio pajak pada tahun politik 2024 di rentang 8,59% hingga 9,55% terhadap produk domestik bruto (PDB). Indikator yang dimuat dalam Laporan Tahunan DJP 2022 yang baru saja rilis pada pekan lalu, menyantumkan bahwa target tersebut naik dari target 2023 di rentang 8,59%-9,55%. Melihat lebih lanjut, target tersebut […]
Got any book recommendations?
WA only