NEWS
-
PPN Naik jadi 12% per Januari 2025, Prabowo Tugaskan Sri Mulyani Seleksi Barang yang Dikecualikan
Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menyeleksi barang/jasa yang tidak akan dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN 12% pada tahun depan. Prabowo sendiri menerima audiensi pimpinan DPR. Parlemen meminta Prabowo memberlakukan PPN 12% untuk barang/jasa mewah saja. Presiden, dalam kesempatan terpisah, memastikan pajak untuk barang mewah itu akan dinaikkan pada tahun […]
-
Dalam Rangka Penyidikan, DJP Blokir Aset Wajib Pajak
Penyidik Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Selatan I memblokir aset milik wajib pajak PT DMB. Pemblokiran aset dilakukan mengingat tersangka SH selaku penanggung jawab PT DMB ditengarai secara sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. “Aset yang menjadi objek blokir/sitaan dari kasus ini berbentuk tanah dan bangunan senilai Rp13 miliar milik […]
-
PPN 12 Persen Barang Mewah, Masyarakat Menengah dan Bawah Juga Terbebani
Pemerintah berencana menerapkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen hanya untuk barang mewah agar masyarakat kalangan menengah ke bawah tidak terbebani. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik dari UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan, jika ditelaah lebih dalam, dampak dari kebijakan ini tidak sesederhana itu. Meskipun pemerintah berencana menaikkan tarif PPN hanya […]
-
Payung Hukum Perpanjangan Pajak UMKM 0,5% Ditarget Berlaku 1 Januari 2025
JAKARTA, Pemerintah sedang mengkaji perpanjangan pemberlakuan pajak 0,5% bagi para pengusaha UMKM dengan omzet tahunan tertentu. Proses pembahasan kebijakan ini melibatkan kolaborasi antara Kementerian UMKM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. “Kami sekarang sedang meng-exercise, ada beberapa skema, tetapi skema pertama memastikan terlebih dahulu perpanjangan pemberlakuan pajak 0,5% gross bagi para pengusaha UMKM,” ucap […]
-
Usahanya Rugi 2 Tahun Terakhir, WP Ini Diminta Tetap Lapor SPT Tahunan
Seorang wajib pajak yang memiliki usaha di bidang penyiaran radio mendatangi KPP Pratama Sintang, Kalimantan Barat. Dirinya ingin mengetahui hak dan kewajiban perpajakan yang perlu dijalankan, di tengah kondisi kerugian usaha yang dialaminya. Juwita, seorang direktur sekaligus pemilik perusahaan radio swasta di Sintang mengaku usahanya cukup banyak tantangan dalam 2 tahun terakhir. Makin sedikitnya pendengar […]
WA only