NEWS
-
ADB Yakin RI Keluar dari Middle Income Trap, Rasio Pajak Jadi PR
Asian Development Bank (ADB) memastikan, prospek ekonomi Indonesia sangat cerah, bahkan berpeluang besar untuk mencapai cita-cita terlepas dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap sesuai visi Indonesia Emas 2045. Direktur ADB untuk Indonesia Bobur Alimov mengatakan, prospek ekonomi yang akan terus bertumbuh kuat ini membuat klasifikasi kelayakan pendanaan negara-negara anggota berkembang (developing member […]
-

Bebas Sanksi Pajak hingga 100%, DJP Siaga Hadapi Lonjakan Coretax
Ditjen Pajak (DJP) memperkuat kapasitas coretax administration system untuk mengantisipasi lonjakan pengakses menjelang berakhirnya periode pemanfaatan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak (PSA) hingga 100% pada 31 Desember 2026. Topik ini menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Kamis (22/10/2026). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan otoritas […]
-

Rasio Pajak Daerah Turun ke 1,12%, Bappenas Soroti Potensi yang Belum Tergarap
Rasio pajak daerah (local tax ratio) Indonesia turun menjadi 1,12% pada 2025, dari 1,22% pada 2024 dan 2023. Penurunan ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, padahal pemerintah menargetkan rasio tersebut mencapai 1,45% pada 2029. Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), […]
-

Local Tax Ratio Turun ke 1,12%, Bappenas: Potensi Pajak Perlu Digali
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat rasio pajak daerah atau local tax ratio (LTR) turun menjadi 1,12% pada 2025. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada 2023 dan 2024 yang masing-masing mencapai 1,22%. Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah Bappenas Anang Budi Gunawan mengatakan penurunan LTR pada 2025 menjadi […]
-

Transaksi Digital Melesat, Aturan Pajak Makin Ketat
Pesatnya transaksi digital membuat pemerintah terus memperketat pengawasan perpajakan. Tak hanya menyasar transaksi perdagangan elektronik (e-commerce), pemerintah juga memperbarui aturan pajak atas transaksi digital lintas negara hingga memperkuat pengawasan restitusi pajak melalui sistem Coretax. Partner Tax RSM Indonesia Sundfitris L M Sitompul mengatakan, perkembangan ekonomi digital membuat aktivitas bisnis semakin menembus batas negara. Kini, banyak […]
WA only