Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sri Mulyani Perbarui Mekanisme Pertanggungjawaban Pajak DTP
JAKARTA, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperbarui mekanisme pertanggungjawaban atas pajak ditanggung pemerintah (DTP). Mekanisme tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 92/2023. Ketentuan pertanggungjawaban pajak DTP diperbarui agar dapat ditatausahakan dan dikelola secara lebih tertib dan transparan. “Agar pajak DTP dapat ditatausahakan dan dikelola secara lebih tertib dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu […]
-
Kemenkeu Sebut PPN PMSE Efektif Mengayomi Pengusaha Dalam Negeri
Kementerian Keuangan menyatakan ada sejumlah manfaat yang dapat dipetik dari implementasi PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dalam 3 tahun terakhir. Kemenkeu dalam laporan APBN Kita edisi September 2023 menyebut pengenaan PPN PMSE tidak semata-mata untuk perluasan pemajakan. Melalui PPN PMSE, pemerintah dapat menciptakan kesetaraan perlakuan di antara para pelaku PMSE. “PPN PMSE adalah suatu […]
-
Kenaikan PPN 11% Tak Signifikan Kerek Kontribusi ke Penerimaan Pajak
Pemerintah dan DPR sepakat mematok target pajak pertambahan nilai/pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM) pada APBN 2024 senilai Rp811,36 triliun. Dengan target tersebut, PPN/PPnBM akan berkontribusi sebesar 40,79% terhadap total penerimaan pajak senilai Rp1.988,87 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai kontribusi PPN belum bisa terlalu tinggi karena pemerintah juga memberikan fasilitas dibebaskan atas penyerahan […]
-
Jika Ada Indikasi Pelanggaran oleh Fiskus, DJP Minta Semua Pihak Lapor
Semua pihak, baik wajib pajak maupun sesama pegawai Ditjen Pajak (DJP), dapat melaporkan indikasi pelanggaran oleh fiskus lewat whistleblowing system (WBS) dan Wise Kemenkeu. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (25/9/2023). Kepala Seksi Internalisasi Kepatuhan Direktorat Kepatuhan Internal dan Sumber Daya Aparatur (KITSDA) DJP Nenden Reni Tresnawati mengatakan pelaporan […]
-
Sektor Hulu Dinilai Perlu Badan Usaha Khusus untuk Gantikan SKK Migas, Ini Alasannya
Pengamat menilai Badan Usaha Khusus (BUK) pengganti SKK Migas sangat diperlukan agar pengusahaan migas yang bersifat business to business (B2) dapat lebih fleksibel, tidak birokratis, dan terpisah dari sistem keuangan negara. Sedikit kilas balik, SKK Migas terbentuk sebagai pengganti BP Migas yang dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2012 silam. SKK Migas lantas berdiri […]
Got any book recommendations?
WA only