Mindblown: a blog about philosophy.

  • Bakal Diganti NITKU, Bagaimana Cabang yang Sekarang Belum Ber-NPWP?

    Bakal Diganti NITKU, Bagaimana Cabang yang Sekarang Belum Ber-NPWP?

    JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) akan menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang mulai 1 Januari 2024. DJP akan memberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) sebagai gantinya. Lantas, bagaimana jika saat ini ada cabang yang belum mempunyai NPWP? DJP mengatakan cabang yang belum memiliki NPWP cabang sampai dengan 31 Desember 2023 dapat melakukan pendaftaran NPWP […]

  • Selain SPT, Orang RI Bakal Punya Akun Pembayar Pajak

    Selain SPT, Orang RI Bakal Punya Akun Pembayar Pajak

    Sistem baru perpajakan yang tengah dibangun Direktorat Jenderal Pajak (DJP), core tax system, tidak hanya akan memuat data prepopulated Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Sistem canggih ini yang akan diberlakukan mulai 1 Mei 2024 ini juga akan menyajikan e-tax payer account (akun pembayar pajak). Akun pembayar pajak ini akan memuat transaksi keuangan dan data wajib pajak […]

  • Bos Sawit Jambi ‘Disikat’ Petugas Pajak, Harta Disita!

    Bos Sawit Jambi ‘Disikat’ Petugas Pajak, Harta Disita!

    Harta bos perusahaan perdagangan tandan buah segar (TBS) sawit di Jambi, berinisial M disita Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. M merupakan seorang Direktur CV BP yang usahanya terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Muara Bungo, Provinsi Jambi. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi Marihot Pahala Siahaan […]

  • NIK dan NPWP Belum Valid Setelah 31 Desember 2023? Ini Risikonya

    NIK dan NPWP Belum Valid Setelah 31 Desember 2023? Ini Risikonya

    JAKARTA. Setelah 31 Desember 2023, jika data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) belum valid, wajib pajak orang pribadi berisiko tidak dapat menggunakan sejumlah layanan. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) PMK 112/2022, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan perubahan atas data identitas berstatus belum valid hanya dapat menggunakan NPWP […]

  • Kewajiban dan Larangan Bagi Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP)

    Kewajiban dan Larangan Bagi Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP)

    Layanan perpajakan kini lebih mudah dijangkau oleh masyarakat umum. Ditjen Pajak (DJP) memberi ruang bagi penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP) untuk ikut menyediakan layanan perpajakan secara elektronik bagi wajib pajak. Keberadaan PJAP memberikan keuntungan, baik bagi otoritas dan wajib pajak. Aksesibilitas layanan pajak menjadi lebih mudah dan berimbas terhadap tingkat kepatuhan. Namun, lingkup kerja PJAP […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only