Mindblown: a blog about philosophy.

  • Tidak Setor Pajak yang Sudah Dipungut, Tanah Tersangka Akhirnya Disita

    Tidak Setor Pajak yang Sudah Dipungut, Tanah Tersangka Akhirnya Disita

    Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) mengadakan penyitaan aset milik tersangka tindak pidana perpajakan berinisial HW pada 23 Mei 2023. Kanwil DJP Sulselbartra menyebut aset milik tersangka HW yang disita tersebut bakal menjadi jaminan atas kerugian pada pendapatan negara. Tak hanya itu, penyitaan dilakukan untuk mencegah pemindahtanganan aset. “Aset […]

  • Kenaikan PPN Jadi 11% Sumbang Setoran Pajak Hingga Rp 25,44 Triliun

    Kenaikan PPN Jadi 11% Sumbang Setoran Pajak Hingga Rp 25,44 Triliun

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% telah berkontribusi besar bagi pendapatan negara. Tercatat, kenaikan tarif PPN menjadi 11% telah menyumbang setoran pajak hingga Rp 25,44 triliun dalam empat bulan di tahun ini. Adapun, pada Januari 2023 kontribusi tambahan penerimaan mencapai Rp 7,20 triliun. […]

  • MK Memindahkan Tugas Pembinaan Pengadilan Pajak dari Kemenkeu Ke MA

    MK Memindahkan Tugas Pembinaan Pengadilan Pajak dari Kemenkeu Ke MA

    JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) memindahkan tugas pembinaan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA). Dengan ini, pemangku kepentingan diberi tenggat waktu selambat-lambatnya 31 Desember 2026 agar seluruh pembinaan Pengadilan Pajak sudah berada di bawah MA. “Dalam Pengadilan Pajak merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 sehingga termasuk […]

  • Alasan Lengkap MK Geser Pengadilan Pajak dari Kemenkeu ke MA

    Alasan Lengkap MK Geser Pengadilan Pajak dari Kemenkeu ke MA

    Jakarta – Pembinaan dan organisasi Pengadilan Pajak digeser dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA). Perintah itu diketok oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Apa alasan MK? “Menyatakan sepanjang frasa “Departemen Keuangan” dalam Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang […]

  • Kinerja Penerimaan PPN Merosot, Pertanda Konsumsi Rumah Tangga Melemah?

    Kinerja Penerimaan PPN Merosot, Pertanda Konsumsi Rumah Tangga Melemah?

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% telah menyumbang penerimaan negara sebesar Rp 6,12 triliun pada April 2023. Hanya saja, tambahan penerimaan PPN pada April 2023 tersebut menurun 1,92% jika dibandingkan dengan Maret 2023 yang sebesar Rp 6,24 triliun. Pengamat Pajak Center for Indonesia […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only