Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemerintah Matangkan RPP Pengalihan Pengawasan Kripto ke OJK
Kementerian Perdagangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mematangkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang pengalihan kewenangan aset kripto. RPP dirancang sebagai tindak lanjut berlakunya UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Beleid tersebut menggeser kewenangan pengawasan perdagangan aset kripto dari yang sebelumnya oleh Bappebti kini menjadi di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah sepakat […]
-
Kemenkeu Pastikan Insentif Pajak di IKN Lebih Menguntungkan
Pemerintah menawarkan insentif pajak yang lebih besar kepada pelaku usaha yang menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara (IKN). Harapannya, langkah tersebut dapat mempercepat pembangunan IKN. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan apabila terdapat insentif pajak tertentu di luar IKN yang ternyata memberikan manfaat lebih besar maka insentif tersebut dapat dimanfaatkan di […]
-
Hilirisasi Industri Nikel: Ini Dukungan Fiskal, Termasuk Pajak
Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024, pemerintah mengungkapkan berbagai dukungan kebijakan fiskal untuk hilirisasi industri nikel. Dari sisi fiskal, berbagai kebijakan dapat diterapkan untuk industri hilir nikel di Indonesia. Berdasarkan pada best practice di negara lain, diperlukan insentif untuk mempromosikan produksi produk baja target dan meningkatkan ekspor sambil mendukung peningkatan […]
-
Sektor Pariwisata Mulai Bangkit, Pemerintah Kumpulkan Pajak Hotel Rp 2,69 Triliun
Perekonomian daerah yang terus membaik turut berdampak juga kepada pajak daerah sampai akhir April 2023. Tak heran, pajak daerah yang ditopang oleh sektor pariwisata dan berbasis konsumsi berhasil tumbuh signifikan. Tercatat, realisasi pajak daerah hingga akhir April 2023 mencapai Rp 69,76 triliun. Realisasi ini berhasil tumbuh 9,65% jika dibandingkan dengan April 2022 yang hanya Rp […]
-
Ini Konsekuensi Jika Tak Lapor Realisasi Investasi dan Investasi PPS
Wajib pajak program pengungkapan sukarela (PPS) yang berkomitmen untuk melakukan repatriasi atau investasi harta bersih perlu menyampaikan laporan realisasi melalui aplikasi e-Reporting PPS. Bila laporan realisasi repatriasi atau investasi tidak disampaikan paling lambat 31 Mei 2023, wajib pajak bakal mendapat surat teguran dari Ditjen Pajak (DJP). Selain itu, wajib pajak juga diharuskan memberikan klarifikasi dan […]
Got any book recommendations?
WA only