NEWS

  • Insentif DTP Kini Bukan Belanja Pajak, Ini Saran BPK

    Insentif DTP Kini Bukan Belanja Pajak, Ini Saran BPK

    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta pemerintah untuk memastikan kebijakan belanja perpajakan tetap sejalan dengan IMF Fiscal Transparency Code (FTC) 2019. Pasalnya, mulai tahun ini insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) tidak lagi dikategorikan sebagai belanja perpajakan akibat pemberlakuan PMK 122/2024 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran. “Pada pelaporan 2025, […]

  • Pengusaha Solar di Bontang Diduga Pakai Faktur Pajak Fiktif, Negara Rugi Rp604 Juta

    Pengusaha Solar di Bontang Diduga Pakai Faktur Pajak Fiktif, Negara Rugi Rp604 Juta

    Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara telah melimpahkan tersangka kasus pidana perpajakan ke Kejaksaan Negeri Bontang pada 7 November 2025, dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp604,97 juta.  Tersangka berinisial TW (47), direktur PT SEE yang bergerak di bidang perdagangan bahan bakar solar industri, diduga kuat menggunakan faktur pajak tanpa dasar transaksi sebenarnya (TBTS) sepanjang […]

  • Pemerintah Soroti Potensi Ekonomi Digital, Begini Realisasi Pajaknya per September 2025

    Pemerintah Soroti Potensi Ekonomi Digital, Begini Realisasi Pajaknya per September 2025

    emerintah berencana untuk menggali potensi penerimaan negara baru sebagai salah satu upaya ekstensifikasi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2025-2029.  Adapun Renstra Kemenkeu untuk lima tahun ke depan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025 yang diteken oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada Oktober 2025.  Pada PMK tersebut, Kemenkeu […]

  • Dapat SPKKP? Ini Batas Maksimal untuk Beri Konfirmasi

    Dapat SPKKP? Ini Batas Maksimal untuk Beri Konfirmasi

    Wajib pajak perlu menyampaikan konfirmasi atau persetujuan atas surat permintaan konfirmasi kelebihan pajak (SPKKP) dalam batas waktu yang ditentukan. Sesuai dengan Pasal 154 ayat (4) PMK 81/2025, wajib pajak perlu memberikan persetujuan atas SPKKP maksimal: (i) 7 hari sejak permintaan konfirmasi disampaikan; atau (ii) 1 hari sebelum jatuh tempo penerbitan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran […]

  • Fiskus Ajak BUMNag Taat Pajak dan Kuasai Penggunaan Coretax

    Fiskus Ajak BUMNag Taat Pajak dan Kuasai Penggunaan Coretax

    Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Painan menyelenggarakan kegiatan edukasi perpajakan melalui siaran radio di LPPL Langkisau FM pada 29 Oktober 2025. Dalam edukasi tersebut, tema yang diangkat kantor pajak ialah aspek perpajakan Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BUMDes/BUMNag). Adapun materi perpajakan disampaikan langsung oleh Kepala KP2KP Painan Anna Damayanti. “Kami berharap BUMDes dan BUMNag […]

WhatsApp WA only