Mindblown: a blog about philosophy.
-
Wali Kota Batam Imbau Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan Tepat Waktu
Wali Kota Batam Muhammad Rudi melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau ( Kanwil DJP Kepri) di Batam, Kamis (17/3/2023). Kedatangan Wali Kota Batam itu disambut langsung oleh Kepala Kanwil DJP Kepri Cucu Supriatna. Kunjungan ini merupakan rangkaian kegiatan Pekan Panutan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. “Diperlukan publikasi secara masif pelaporan SPT […]
-
Tarif PPh Orang Pribadi Dirombak, 3 Serikat Pekerja Ini Tidak Sepakat
Tiga serikat pekerja di Italia menyatakan tak setuju dengan proposal pemerintah yang berencana mengatur ulang tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi. Serikat Pekerja Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) menyebut usulan tersebut hanya menguntungkan masyarakat berpenghasilan tinggi. Menurutnya, 85% karyawan dan pensiunan di Italia hanya memiliki penghasilan kurang dari €35.000 per tahun. “Kami tidak setuju […]
-
Pajak Hiburan Mulai Semarak di Daerah
Aktivitas masyarakat paska pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) langsung berimbas ke ekonomi daerah. Hal ini tercermin dari realisasi pajak daerah sampai akhir Februari 2023 yang mencapai Rp 25,85 triliun. Angka ini meningkat 9,7% secara tahunan jika dibandingkan dengan pencapaian pada periode yang sama di tahun 2022 yang sebesar Rp 23,57 triliun. Menteri Keuangan Sri […]
-
Muncul Wacana Pemisahan DJP Jadi Instansi Tersendiri, Ini Kata Pengamat Pajak
JAKARTA. Wacana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi instansi tersendiri kembali muncul ke permukaan bersamaan dengan kasus yang menyeret pegawai pajak.Pengamat menilai pemisahan DJP menjadi instansi tersebdiri tak perlu dilakukan. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Reaserch Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menyampaikan usulan pemisahan DJP merupakan bagian dari keputusan politis di tingkat UU. Dia mengatakan dahulu […]
-
Efek Samping Aturan Perusahaan Ekspor Boleh Potong Gaji Buruh 25%
Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor diperbolehkan potong gaji buruh maksimal 25%. Alasannya untuk menjaga kelangsungan usaha dari dampak perubahan ekonomi global yang mengakibatkan penurunan permintaan. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak […]
Got any book recommendations?
WA only