Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pertamina Setor Rp307 Triliun ke Negara di 2022
Abuse of Process Suatu aksi yang memboroskan waktu atau yang menggannggu, misalnya mengajukan kembali suatu perkara yang sudah diputuskan oleh pengdilan yang berwenang adalah pemakaian hak sewenang-wenang. Pengadilan itu dapat tinggal diam atau membubarkan aksi yang demikian. Akuisisi Penggabungan badan usaha dengan cara menguasai sebagian besar saham badan usaha lain. Dengan akuisisi, dua atau lebih […]
-
Pertamini Menjamur di Daerah, Petugas Pajak Adakan Kunjungan
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Nunukan mendatangi sejumlah pelaku usaha pengusaha Pertamini guna memberikan edukasi terkait dengan pengenaan PPh final UMKM 0,5% pada 9 Januari 2023. Penyuluh dari Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Nunukan Trisha Aurel Carissa menyebut dirinya mengawasi prosedur kegiatan penjualan BBM di beberapa Pertamini terdekat. “Salah satunya (yang […]
-
Dorong Elektrifikasi, Luhut Ingin PPN Mobil Listrik Jadi 1 Persen
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan berkeinginan memberikan pemotongan pajak pertambahan nilai (PPN) mobil listrik sebesar 10 persen, dari 11 persen menjadi 1 persen. Usulan ini menyeruak di tengah isu pemberian subsidi untuk setiap pembelian kendaraan listrik baru di Indonesia. Hal ini guna mendorong percepatan era elektrifikasi kendaraan di Tanah Air […]
-
Catat! 8 Golongan Ini Dibebaskan dari Denda Telat Lapor SPT
Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, telah menegaskan bahwa setiap wajib pajak harus melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahunan. Adapun, tenggat pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak (WP) orang pribadi paling lambat yakni pada 31 Maret 2023, sedangkan untuk WP badan pada 30 April 2023. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu tersebut, […]
-
Data Ganda Bikin Wajib Pajak Tak Bisa Integrasikan NPWP dengan NIK
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat sudah ada 53 juta pemilik nomor induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Namun memang, jumlah tersebut masih jauh dari target. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh wajib pajak untuk mengintegrasikan NIK dengan NPWP. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan bahwa salah satu kendala yang dihadapi wajib […]
Got any book recommendations?
WA only