NEWS
-
Ekonom Minta Ada Rincian Barang Mewah yang Bakal Kena PPN 12 Persen
Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen khusus untuk barang mewah. Hal ini menimbulkan pertanyaan, barang mewah seperti apa yang akan dikenakan tarif PPN 12 persen? Mengingat kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada 2025 diatur di Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam UU HPP […]
-
Pemprov Jakarta Berikan Insentif Pajak Kendaraan hingga Akhir 2024
Jakarta. Pemerintah Provinsi Jakarta memberikan insentif pajak kendaraan hingga akhir 2024. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny mengatakan, insentif pajak kendaraan ini dalam rangka mendorong kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan mempercepat target penerimaan pajak. “Pemprov Jakarta melalui Bapenda menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0098 […]
-
Tinggal 12 Hari, PemkotImbau WP Manfaatkan Pemutihan dan Diskon Pajak
Pemkot Palembang, Sulawesi Selatan kembali mengingatkan wajib pajak untuk segera memanfaatkan insentif penghapusan denda atau pemutihan pajak daerah, serta diskon pajak daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda) Raimon Lauri mengatakan program pemutihan denda dan diskon ini bertujuan menyelesaikan piutang pajak daerah yang mencapai Rp503 miliar. Sayang, pemanfaatan insentif tersebut sejauh ini masih minim. “Sejak awal […]
-
Pengamat: Potensi Penerimaan dari PPN 12% untuk Barang Mewah hanya Rp 1,7 Triliun
Pemerintah bakal mengenakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% hanya untuk barang mewah. Pengenaan tarif ini mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Fajry Akbar, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai, bila hanya dikenakan pada barang mewah saja, misalnya pada barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), maka penerimaan pajak […]
-
PPN 12%, Pemerintah Finalisasi Diskon Pajak Sejumlah Sektor
JAKARTA. Pemerintah sedang memfinalisasi kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah alias PPN DTP dan pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah atau PPnBM DTP untuk sejumlah sektor. Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Morgiarso menjelaskan kebijakan diskon pajak tersebut disiapkan pemerintah untuk mereduksi dampak negatif dari penerapan PPN 12% pada 1 Januari 2025. “Kita kan memberikan usulan […]
WA only