NEWS
-
Deadline 31 Desember, 521.282 Wajib Pajak Belum Padankan NIK Jadi NPWP
Direktorat Jenderal Pajak mencatat masih ada 521.283 wajib pajak orang pribadi yang belum memadankan Nomor Induk Kependudukan menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) per 3 Desember 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Dwi Astuti mengungkapkan total wajib pajak orang pribadi (WPOP) dalam negeri mencapai 76.460.637 orang. Dari jumlah tersebut, WPOP […]
-
Jangan Khawatir, Pembelian Barang Pokok dan Pembayaran Jasa Ini PPN-nya hanya 11%
Jakarta. Masyarakat diminta tidak perlu gusar serta khawatir terhadap rencana penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen tahun depan. Usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto kemarin, Ketua Komisi XI Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, PPN 11 persen akan tetap diberlakukan. Khususnya, untuk barang-barang pokok, pembayaran berbagai macam jasa yang kerap dipakai masyarakat […]
-
DJP: 521 Ribu NIK Wajib Pajak Belum Dipadankan dengan NPWP
Jelang implementasi Coretax Administration System atau sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) pada awal Januari 2025, pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sudah hampir 100%. Tinggal 521.000 NIK yang masih belum padan. Hal ini dipaparkan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti. Dwi mengungkapkan jumlah NIK yang telah […]
-
Lapor SPT Pajak 2024 Pakai Sistem Lama, Coretax Gimana?
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun 2024 yang akan disampaikan di awal 2025 masih akan menggunakan sistem lama melalui DJP Online. Padahal, DJP memiliki Coretax Administration System atau sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) akan mulai berlaku per Januari 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan […]
-
Menkeu Ini Ingin Beri Relaksasi Pajak untuk Badan Amal
Menteri Keuangan Selandia Baru Nicola Willis tengah mengkaji ruang pemberian relaksasi pajak untuk badan amal. Willis mengatakan badan amal memiliki peran penting bagi komunitas masyarakat. Pemerintah pun berupaya mencari celah untuk meringankan beban pajak badan amal. “Pada dasarnya, kami mencari tahu apakah ada celah yang dapat dimanfaatkan agar memungkinkan beban pajak entitas seperti badan amal […]
WA only