Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ojol Lampung Tolak Kebijakan Kendaraan Mati Pajak Dilarang Isi BBM di SPBU
Bandar Lampung: Pengemudi Ojek Online (Ojol) di Bandar Lampung menolak rencana pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang akan menerapkan aturan, soal larangan kendaraan menunggak pajak mengisi BBM di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Penolakan itu salah satunya disampaikan oleh pengemudi ojol bernama Muhammad Nazar Siregar. Menurutnya kebijakan Pemprov Lampung itu bukan solusi yang baik. […]
-
DPRD Gowa setujui Ranperda pajak dan retribusi daerah jadi Perda
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan(Sulsel) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda) sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wakil Bupati Gowa Abd Rauf Malaganni saat menghadiri Rapat Paripurna Penetapan Perda Pajak dan Retribusi Daerah di Ruang Rapat Paripurna DPRD Gowa, Selasa mengatakan […]
-
Bantahan Eks Dirlantas Polda Sulbar Terlibat Jual Beli Mobil Faktur Palsu
Mantan Dirlantas Polda Sulawesi Barat (Sulbar) Kombes Deden S membantah terlibat dalam kasus penjualan 12 mobil dengan dokumen atau faktur palsu yang dituduhkan wanita bernama Andi Minrana (52) di Kabupaten Majene. Deden mengaku dirinyalah yang mengungkap kasus ini. “Saya dan Kasat Lantas membongkar kejadian itu, justru kalau mau hitung-hitungan, justru orang-orang yang dituntut oleh pengacara itu adalah […]
-
10 Hari Lagi Berakhir, Warga Batam Dihimbau Manfaatkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan
Program pemutihan pajak kendaraan akan segera berakhir pada tanggal 18 November mendatang. Penunggak pajak kendaraan bermotor diminta untuk segera memanfaatkan program pemutihan ini dalam tenggang waktu 10 hari kedepan. Selain itu, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melalui UPT Samsat akan memaksimalkan razia pajak kendaraan bermotor kedepannya. Seperti yang sudah dimulai oleh UPT Samsat Batuaji, Senin (6/11) […]
-
Tarif PPN jika Pedagang Emas Tidak Punya Faktur Pajak
Pemerintah menetapkan sejumlah tarif pajak pertambahan nilai (PPN) emas perhiasan baru bagi pedagang emas. Tarif ini berlaku sejak 1 Mei 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 (PMK 48/2023). Salah satu ketentuan yang perlu diperhatikan menurut peraturan ini adalah kelengkapan faktur pajak. Pasalnya, apabila Pengusaha Kena Pajak (PKP) pedagang emas tidak memiliki faktur […]
Got any book recommendations?
WA only