Mindblown: a blog about philosophy.
-
Begini Ketentuan Hubungan Istimewa dalam Antipenghindaran Pajak PP 55
Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 55/2022, pemerintah mengatur instrumen pencegahan penghindaran pajak terhadap transaksi-transaksi antara pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa. Merujuk pada PP 55/2022, terdapat 8 instrumen pencegahan penghindaran pajak yang diatur. Dari jumlah itu, terdapat 6 instrumen antipenghindaran pajak yang hanya bisa dilakukan terhadap transaksi antara pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa. “Dalam hal terdapat […]
-
Soal Rencana Penerapan Tarif Efektif PPh Pasal 21, Begini Progresnya
JAKARTA, Pemerintah berupaya menyelesaikan peraturan yang dibutuhkan untuk menerapkan tarif efektif rata-rata pemotongan PPh Pasal 21. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan RPP tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan dari Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan sedang dalam proses harmonisasi. Apabila RPP ini telah diundangkan, pemerintah juga bakal menerbitkan peraturan menteri […]
-
Pengadilan Pajak Tetapkan Jadwal Reses untuk Natal dan Tahun Baru 2024
JAKARTA, Ketua Pengadilan Pajak menetapkan jadwal masa istirahat dari kegiatan bersidang pada Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Melalui Surat Edaran No. SE-3/PP/2023, Ketua Pengadilan Pajak menetapkan masa istirahat dari kegiatan bersidang (reses) pada 18 Desember 2023 hingga 5 Januari 2024. “Selanjutnya, persidangan dimulai kembali pada hari Senin, 8 Januari 2024,” bunyi SE-3/PP/2023, […]
-
Respons OJK Terkait Diskon Biaya Transaksi hingga Pajak Karbon
Jakarta. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut insentif transaksi bursa karbon tidak akan diperpanjang alias akan berakhir pada besok, Selasa, 31 Oktober 2023. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi menuturkan, pihaknya akan terus meninjau soal insentif tersebut. “Kami terus mereview hal tersebut, kami akan tetap pada rencaan tidak melanjutkan […]
-
Wacana Pemisahan Ditjen Pajak Bergulir Lagi
Wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara kembali bergulir. Kali ini, wacana tersebut masuk dalam program dua bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dalam dokumen visi, misi dan program yang disampingkan Anies-Muhaimin kepada publik, pasangan capres-cawapres tersebut ingi merealisasikan Badan Penerimaan Negara di bawah langsung Presiden untuk […]
Got any book recommendations?
WA only