Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemeriksaan Uji Kepatuhan Pajak Dilakukan Pemeriksa Berdasarkan SP2
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan perpajakan dilakukan oleh pemeriksa pajak yang tergabung dalam suatu tim berdasarkan pada surat perintah pemeriksaan (SP2). Sesuai dengan PMK 17/2013 s.t.d.t.d PMK 18/2021, pemeriksa pajak adalah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Ditjen Pajak (DJP) atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh dirjen pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk […]
-
Pajak Menyisir Influencer dan Content Creator
Para pembuat konten (content creator) masuk dalam radar pengawasan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan. Otoritas Pajak menempuh langkah ini dalam upaya memaksimalkan penerimaan negara melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Kabar terbaru, Ditjen Pajak dikabarkan menagih pajak salah satu pembuat konten, Soleh Solihun. Melalui akun media sosial pribadinya, Soleh Solihun mengaku terus dita- gih […]
-
Kejar Penerimaan, Badung akan Terapkan BPHTB Berbasis Nilai Transaksi
BADUNG, DPRD Badung, Bali mengungkapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung bakal menerapkan bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (BPHTB) berbasis nilai transaksi. Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengatakan BPHTB berbasis nilai transaksi diterapkan berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang disetujui eksekutif dan legislatif. “Apakah menggunakan NJOP? Apa nilai riil […]
-
Ada Pemutihan Denda PBB-P2 Sampai Akhir Tahun! Cukup Bayar Pokoknya
KARANGANYAR, Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, memberikan insentif berupa pembebasan denda pajak bumi dan daerah perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar menyatakan program pemutihan denda dilaksanakan untuk membantu wajib pajak yang kesulitan melunasi tunggakan pajak daerah. Wajib pajak pun diimbau memanfaatkan program pemutihan denda ini untuk melunasi tunggakan PBB-P2. “Yuk, kita […]
-
Terungkap! Ini Biang Kerok APBD Sulsel Defisit Rp 1,5 T hingga Disebut Bangkrut
Jakarta. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap penyebab defisit anggaran Sulawesi Selatan (Sulsel) Rp 1,5 triliun. Imbas defisit anggaran ini, Sulsel sampai disebut bangkrut. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kemenkeu Sandy Firdaus menjelaskan, defisit dan bangkrut merupakan hal yang berbeda. Dia mengatakan, defisit adalah kondisi di mana pendapatan lebih kecil dibanding belanja. “Tapi memang mayoritas pemda […]
Got any book recommendations?
WA only