Mindblown: a blog about philosophy.
-
Google Cs Setor Pajak Rp 13,29 Triliun hingga Juni 2023
Setoran pajak pertambahan nilai (PPN) dari perusahaan-perusahaan digital seperti Google Cs telah mencapai Rp 13,29 triliun hingga Juni 2023. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, setoran itu diberikan oleh 135 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). “Jumlah tersebut berasal dari Rp 731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp 3,90 triliun setoran tahun 2021, […]
-
Wajib Pajak Meninggal Dunia Harus Hapus NPWP, Ini Cara Keluarga Urusnya
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi wajib dihapus jika yang bersangkutan meninggal dunia. Ahli waris sebagai perantara sudah seharusnya mengurus penghapusan NPWP. Lantas, bagaimana cara menghapus NPWP wajib pajak orang pribadi yang sudah meninggal dunia? Pertama-tama, ahli waris harus menyiapkan beberapa syarat yang diperlukan dan dilampirkan di antaranya formulir yang telah ditandatangani, surat keterangan […]
-
Pariaman susun draf Perda pajak dan retribusi optimalisasikan PAD
Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatera Barat sedang menyusun draf peraturan daerah (Perda) pajak dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). “Kami melihat masih belum optimalnya penerimaan pajak daerah dari sektor yang sudah ada. Oleh karena itu untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak daerah maka perlu dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak,” kata Wali Kota […]
-
50 Negara Siap Kenakan Pajak Minimum, 90% Korporasi Global Terdampak
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mencatat sudah ada sekitar 50 yurisdiksi yang bersiap mengimplementasikan pajak minimum global sesuai dengan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE). Dalam OECD Secretary-General Tax Report to G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors, OECD memperkirakan pada 2025 sekitar 90% perusahaan multinasional dengan pendapatan di atas €750 juta […]
-
DJP Tegaskan PMK 66/2023 Bukanlah Pengaturan Pajak Baru
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan tidak ada jenis pajak baru terkait dengan natura dan/atau kenikmatan. Pelaksana Direktorat Peraturan Perpajakan II DJP Rahma Intan mengatakan dengan adanya rezim baru perlakuan pajak atas natura dan/atau kenikmatan, pemberi wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. “Jadi, perlu digaris bawahi … PMK 66/2023 ini bukanlah […]
Got any book recommendations?
WA only