Mindblown: a blog about philosophy.

  • Ini Konsekuensi Jika Tak Lapor Realisasi Investasi dan Investasi PPS

    Ini Konsekuensi Jika Tak Lapor Realisasi Investasi dan Investasi PPS

    Wajib pajak program pengungkapan sukarela (PPS) yang berkomitmen untuk melakukan repatriasi atau investasi harta bersih perlu menyampaikan laporan realisasi melalui aplikasi e-Reporting PPS. Bila laporan realisasi repatriasi atau investasi tidak disampaikan paling lambat 31 Mei 2023, wajib pajak bakal mendapat surat teguran dari Ditjen Pajak (DJP). Selain itu, wajib pajak juga diharuskan memberikan klarifikasi dan […]

  • Cara Memilih Metode Transfer Pricing Sesuai Ketentuan Domestik

    Cara Memilih Metode Transfer Pricing Sesuai Ketentuan Domestik

    Wajib pajak yang bertransaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa perlu memperhatikan bagaimana proses pemilihan metode penentuan harga transfer (transfer pricing). Tahapan tersebut merupakan bagian dari penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Dalam peraturan domestik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (PP 55/2022) mengatur bahwa penggunaan metode transfer pricing dipilih berdasarkan ketepatan dan keandalan masing-masing metode.  […]

  • PER-5/PJ/2023, Dirjen Pajak Ingin WP Tak Khawatir Kena Sanksi 100%

    PER-5/PJ/2023, Dirjen Pajak Ingin WP Tak Khawatir Kena Sanksi 100%

    Ditjen Pajak (DJP) berharap wajib pajak orang pribadi menggunakan skema restitusi dipercepat hingga Rp100 juta sesuai dengan PER-5/PJ/2023. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pada dasarnya kebijakan restitusi dipercepat untuk lebih bayar hingga Rp100 juta dalam PER-5/PJ/2023 untuk memudahkan wajib pajak. Terlebih, otoritas memberikan pengurangan sanksi administratif ketika ditemukan kekurangan pembayaran pajak. “Yang kita penginkan masyarakat […]

  • Mau Pemusatan PPN? Ditjen Pajak: NPWP Cabang Harus PKP Dulu

    Mau Pemusatan PPN? Ditjen Pajak: NPWP Cabang Harus PKP Dulu

    Ditjen Pajak (DJP) memberikan penegasan mengenai pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) terkait dengan pemusatan pajak pertambahan nilai (PPN) terutang. Penegasan itu disampaikan oleh contact center DJP, Kring Pajak, saat merespons pertanyaan warganet terkait pemusatan PPN. Salah satu warganet bertanya tentang perlu atau tidaknya pengukuhan PKP atas perusahaan cabang ketika ingin melakukan pemusatan PPN terutang. “Jika […]

  • Ekonomi Daerah Menguat, Pajak Daerah Tembus Rp 69,76 Triliun hingga April 2023

    Ekonomi Daerah Menguat, Pajak Daerah Tembus Rp 69,76 Triliun hingga April 2023

    Perekonomian daerah yang terus membaik turut berdampak juga kepada pajak daerah sampai akhir April 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa aktivitas perekonomian di daerah terus menguat. Hal ini tercermin dari realisasi pajak daerah  sampai akhir April 2023 yang tercatat Rp 69,76 triliun. Angka ini meningkat 9,65 YoY jika dibandingkan dengan pencapaian pada periode […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only