NEWS
-
Tak Ingin Dapat SP2DK? DJP Ingatkan Lagi WP Soal Ini
Ditjen Pajak (DJP) menyarankan wajib pajak untuk melaksanakan seluruh kewajibannya dengan baik dan benar, termasuk dalam melaporkan SPT Tahunan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan DJP memiliki pusat data besar yang dapat digunakan untuk kroscek. Jika terdapat ketidaksesuaian antara laporan SPT dan data, DJP bisa meminta klarifikasi dari wajib pajak bersangkutan. […]
-
Salah input SPT? Jangan panik, masih bisa diperbaiki lewat SPT pembetulan
Pekanbaru (ANTARA) – Bayangkan situasi ini. SPT Tahunan sudah berhasil dilaporkan. Kode otorisasi DJP sudah dimasukkan, Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) pun telah masuk ke email. Lega rasanya karena kewajiban perpajakan dianggap selesai. Namun, beberapa hari kemudian, tiba-tiba teringat ada bukti potong dari pekerjaan freelance yang belum diinput. Atau mungkin baru menyadari nominal harta yang dilaporkan […]
-
Tarik Investor, Rumah Mewah di Financial Center Akan Dibebaskan dari Pungutan Pajak
Pemerintah memasukkan usulan pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) bagi hunian mewah di kawasan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) ke dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) PFII. Kebijakan ini menjadi salah satu insentif fiskal yang disiapkan untuk meningkatkan daya saing kawasan sebagai pusat keuangan internasional. Dalam draf RUU tersebut, pemerintah menawarkan berbagai kemudahan perpajakan bagi […]
-
Agar Tak Dipotong PPh 22, Merchant Shopee Diimbau Upload Surat Ini
Shopee meminta wajib pajak orang pribadi beromzet belum lebih dari Rp500 juta dalam setahun untuk segera mengunggah surat pernyataan. Dengan surat pernyataan dimaksud, wajib pajak orang pribadi yang berdagang melalui Shopee bakal dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 37/2025. “Jika […]
-
Pemerintah Belum Terapkan Pajak Karbon, DEN Ungkap Alasannya
Pemerintah belum juga mau menerapkan pajak karbon. Padahal instrumen ini dipercaya bakal meningkatkan perdagangan karbon, karena perusahaan bakal memiliki kewajiban untuk mengurangi emisi dengan membeli kredit karbon. Penerapan pajak karbon sempat ditunda dari rencananya 2021 lalu yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan mulai 1 April 2022. Sebabnya saat ini pemerintah […]
WA only