Mindblown: a blog about philosophy.
-
Reformasi Pajak Perlu Dibarengi Peningkatan Literasi Masyarakat
Ketua Umum Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI) Darussalam saat menghadiri Sosialisasi Peraturan Perpajakan yang digelar Direktorat P2Humas DJP, Kamis (12/1/2023). JAKARTA, DDTCNews – Pandemi Covid-19 telah mendorong setiap negara untuk segera melakukan reformasi atas sistem administrasi dan kebijakan perpajakan yang berlaku, tak terkecuali Indonesia. Ketua Umum Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh […]
-
Genjot Produksi Semikonduktor, Taiwan Tawarkan Insentif Pajak Ini
Guna memacu produksi semikonduktor di dalam negeri, pemerintah Taiwan menawarkan insentif pajak yang memungkinkan biaya penelitian dan pengembangan (litbang) dapat menjadi kredit pajak. Salah satu anggota parlemen menyatakan kebijakan untuk memberikan insentif itu telah disahkan. Menurutnya, insentif tersebut bertujuan untuk memastikan Taiwan dapat memimpin manufaktur semikonduktor secara berkelanjutan. “Kredit pajak bertujuan untuk memastikan kepemimpinan berkelanjutan […]
-
Mau Lapor SPT Tahunan? Sistem DJP Sudah Muat Tarif Pajak Terbaru
Ditjen Pajak (DJP) sudah menyesuaikan lapisan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi pada sistem online pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (12/1/2023). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan menu tarif PPh orang pribadi sesuai dengan UU PPh s.t.d.t.d UU HPP sudah […]
-
Faktur Pajak Pedagang Eceran, Definisi, Jenis, dan Elemennya
Dalam sistem perpajakan Indonesia, pelaku usaha yang berstatus pengusaha kena pajak (PKP) bertugas memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), untuk kemudian disetorkan kepada pemerintah. Oleh karena itu, PKP wajib menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN. Seperti diketahui, faktur pajak merupakan bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan barang/jasa kena pajak (BKP/JKP). Dalam […]
-
1.119 Crazy Rich Kini Bayar Pajak Lebih Gede, Nilainya Bikin Geleng-geleng!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat ada 1.119 wajib pajak superkaya yang penghasilannya di atas Rp 5 miliar/tahun. Para crazy rich itu otomatis kena pajak penghasilan (PPh) dengan tarif baru paling besar yakni 35%. Ketentuan terkait lapisan pajak baru bagi para crazy rich tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan […]
Got any book recommendations?
WA only