Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sisa NSFP Tak Perlu Dikembalikan, tapi Tetap Harus Dihapus di e-Faktur
Ditjen Pajak (DJP) kembali mengingatkan wajib pajak bahwa nomor seri faktur pajak (NSFP) yang tidak terpakai tidak perlu lagi dikembalikan ke KPP. Meski begitu, ‘sisa’ NSFP tersebut tetap harus dihapus melelaui aplikasi e-Faktur Desktop. Perlu dicatat, ketentuan soal pengembalian NSFP tak terpakai tidak lagi diatur dalam aturan soal faktur pajak teranyar, yakni Perdirjen PER-03/PJ/2022 s.t.d.t.d. […]
-
Duh! Setoran Perpajakan 2023 Bakal Tak Sebombastis Tahun Ini
Pemerintah menargetkan penerimaan pajak tahun 2023 hanya tumbuh 6,8%. Angka ini jauh di bawah penerimaan pajak tahun 2022 yang kenaikannya mencapai 25,8%. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan target ini merupakan hasil penyesuaian dari ancaman kondisi global yang bergejolak tahun depan yang akan berdampak pada penurunan harga komoditas dan permintaan. “Target pendapatan negara adalah Rp 2.463,0 triliun. […]
-
Kasus Pajak, KPK Segera Adili Konsultan Pajak PT. Jhonlin Baratama dan Bank Panin di PN Tipikor Jakarta Pusat
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK telah rampung menyusun surat dakwaan dua konsultan pajak terkait kasus suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017 pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Mereka yakni, Agus Susetyo (AS) merupakan konsultan Pajak PT. Jhonlin Baratama dan Veronika Lindawati Konsultan pajak Bank Panin sebagai pemberi suap eks Dirjen Pajak Angin Prayitno Aji dan […]
-
Catat! Transfer Pricing Bukan untuk Hindari Pajak, Sifatnya Netral
Penentuan harga transfer atau transfer pricing pada hakikatnya bersifat netral. Transaksi transfer pricing bukanlah instrumen untuk melakukan penghindaran pajak. Manager of Transfer Pricing Services DDTC Cindy Kikhonia Febby mengatakan transfer pricing kini menjadi aktivitas yang tak terhindarkan bagi wajib pajak berbentuk perusahaan multinasional yang melakukan transaksi afiliasi lintas batas yurisdiksi. “Sebenarnya transfer pricing ini tujuannya netral, yakni untuk memaksimalkan laba perusahaan, efisiensi operasional, […]
-
WP Terima Dana Sponsorship, DJP Jelaskan Ketentuan Pajaknya
Ditjen Pajak (DJP) memberikan penjelasan terkait dengan ketentuan pajak penghasilan (PPh) atas dana sponsorship yang diterima oleh wajib pajak badan dari orang pribadi yang tidak memiliki hubungan istimewa. Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/2015, pemberian sponsorship ini termasuk dalam jasa lainnya kategori jasa periklanan sehingga dikenakan PPh Pasal 23. “Mengenai sponsorship ini erat hubungannya dengan jasa […]
Got any book recommendations?
WA only