Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ini 4 Syarat yang Harus Dipenuhi Notaris untuk Akses Aplikasi e-PHTB
JAKARTA. Notaris/pejabat pembuat akta tanah (PPAT) harus mendaftarkan diri ke Ditjen Pajak (DJP) apabila hendak menggunakan layanan validasi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan atau biasa disebut dengan e-PHTB. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-08/PJ/2022, terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi oleh notaris/PPAT untuk dapat mengakses aplikasi tersebut. Pertama, telah menyampaikan SPT […]
-
Jangan Keliru! Begini Ketentuan Pajak Penghasilan atas Fintech Pinjol
JAKARTA, Seiring dengan berlakunya PMK 69/2022 sejak 1 Mei 2022, pemerintah resmi mengatur pajak penghasilan pada perusahaan teknologi finansial (financial technology/fintech), termasuk layanan pinjam meminjam atau pinjaman online (pinjol). Perlakuan pajak penghasilan (PPh) berupa bunga pinjaman dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam dibahas pada Pasal 2 hingga Pasal 5 PMK No. 69/2022 tentang Pajak Penghasilan dan […]
-
Ini Dasar Hukum Perseroan Perorangan Tak Dapat Omzet UMKM Bebas Pajak
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) menegaskan wajib pajak perseroan perorangan merupakan subjek pajak badan yang dapat memanfaatkan rezim PPh final UMKM PP 23/2018. Penegasan tersebut dimuat dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-20/PJ/2022. Dalam SE ini, otoritas menjabarkan beberapa dasar hukumnya. Sesuai dengan UU Cipta Kerja, definisi perseroan terbatas diperluas, yakni termasuk badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria […]
-
DPR Ini Wacanakan Tarif PPh OP Tertinggi Dipangkas Jadi 20 Persen
MANILA, Di tengah melambungnya harga komoditas pokok dan BBM, sejumlah anggota parlemen mengajukan rancangan undang-undang reformasi pajak bernama Tax Reform Act for the Masses and the Middle Class (TRAMM). Menurut salah satu anggota parlemen, kenaikan harga dan tingkat inflasi yang tidak terkendali selama beberapa tahun terakhir menjadi landasan kuat untuk mereformasi pajak dengan cara mengurangi […]
-
Transaksi Kripto Berdampak ke Penerimaan Pajak, Kemendag Siapkan Ini
JAKARTA. Keberadaan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) beserta aturan turunannya membuat transaksi aset kripto di Indonesia berdampak ke penerimaan negara. Landasan hukum ini sekaligus memberikan kepastian bagi investor dan pemilik aset kripto baik dari dalam atau luar negeri. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan semua perusahaan dapat bergabung dalam pasar kripto sepanjang tidak […]
Got any book recommendations?
WA only