Mindblown: a blog about philosophy.
-
Apindo: Ditjen Pajak Jangan Cari-cari Kesalahan Pengusaha yang Ikut PPS
JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta agar Ditjen Pajak Kementerian Keuangan jangan mencari-cari kesalahan, khususnya bagi pengusaha yang telah mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS). Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan sebaiknya pemerintah dan wajib pajak sama-sama menjaga kepercayaan setelah terlaksananya PPS, di antaranya dengan mempercayai pelaporan yang jujur. “Kami berharap masing-masing pihak bisa menjaga trust-nya.Wajib […]
-
PPh dari Tax Amnesty yang Dikantongi Ditjen Pajak Sudah Memenuhi Ekspektasi
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengapresiasi antusiasme wajib pajak untuk mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II pada tahun 2022 ini. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor mengatakan, dari awal tahun hingga 30 Juni 2022 pukul 08.00 WIB, wajib pajak yang mengikuti PPS sudah sebanyak 212.240. Dengan […]
-
Menteri Keuangan Sri Mulyani Tegaskan Tidak Ada Lagi Program Pengampunan Pajak
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah tak akan lagi memberikan program pengampunan pajak. Sebagaimana diketahui, Kementerian Keuangan telah memberikan dua kali kesempatan bagi wajib pajak (WP) yaitu Tax Amnesty pada 2021 dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada 1 Januari hingga 30 Juni 2022. “Kami tidak akan lagi memberikan program pengampunan pajak,” kata Menteri […]
-
PPN dan PPnBM Langgar Aturan, Ditjen Pajak: Bagian dari Pemulihan Ekonomi
JAKARTA. Badan Pengawas Keuangan (BPK) merilis laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah yang ditanggung pemerintah (PPnBm DTP) untuk kendaraan bermotor melanggar ketentuan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengaitkannya dengan reformasi perpajakan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmadrin Noor mengatakan bahwa temuan dalam laporan BPK tersebut merupakan bagian dari […]
-
OECD Pilih Tunda Penandatanganan Multilateral Convention Pilar 1
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sedang merancang proposal mengenai penundaan implementasi konsensus pajak, khususnya Pilar 1: Unified Approach. Pasalnya, negara-negara anggota Inclusive Framework harus menyepakati multilateral convention (MLC) untuk mengimplementasikan Pilar 2. Namun, OECD meyakini MLC tidak akan disepakati dan ditandatangani pada bulan Juli 2022. “Sudah jelas tidak ada MLC yang akan ditandatangani […]
Got any book recommendations?
WA only