Mindblown: a blog about philosophy.
-
Piutang Pajak Hampir Rp300 Miliar, Sebagian Besar dari PBB-P2
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur mencatat jumlah piutang pajak daerah hingga 2021 hampir menyentuh Rp300 miliar. Plt Kepala BPPDRD Kota Balikpapan Idham mengatakan pemkot tengah berupaya menyelesaikan piutang pajak daerah yang terjadi beberapa tahun terakhir. Menurutnya, piutang terbesar berasal dari pajak bumi dan bangunan (PBB). “Secara umum, salah satu […]
-
OECD Diminta Perinci Pajak yang Tercakup Dalam Pajak Minimum Global
Korporasi AS yang tergabung dalam Business Roundtable meminta OECD untuk memperjelas jenis-jenis pajak yang diperhitungkan ketika menentukan tarif pajak efektif dalam rezim pajak minimum global. Menurut Business Roundtable, kejelasan atas Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) agar pajak minimum global dapat diterapkan secara konsisten pada seluruh yurisdiksi anggota Inclusive Framework. “Kami mengusulkan adanya daftar […]
-
Apa Itu Kode Transaksi Faktur Pajak dan Bagaimana Penggunaannya?
DITJEN Pajak (DJP) resmi merevisi ketentuan faktur pajak melalui Peraturan Dirjen Pajak No. PER-03/PJ/2022. Revisi dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pengusaha kena pajak (PKP) dalam membuat dan mengadministrasikan faktur pajak. Dalam PER-03/PJ/2022 tersebut, PKP diwajibkan menggunakan kode transaksi 05 dalam faktur pajak untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran […]
-
PKP Tak Perlu Pungut dan Setorkan PPN Aset Kripto, Cukup Laporkan
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan atas aset kripto tidak perlu melakukan pemungutan dan penyetoran pajak pertambahan nilai (PPN). Pelaksana Direktorat Peraturan Perpajakan I DJP Andhika Bibing mengatakan kewajiban PKP untuk memungut dan menyetor PPN dialihkan ke exchanger perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) kripto. Menurutnya, hal ini dilakukan demi […]
-
DJP Tegaskan PPh Atas Perdagangan Aset Kripto Tidak Bisa Dikreditkan
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) menegaskan pajak penghasilan (PPh) atas perdagangan aset kripto tidak bisa dikreditkan. Pelaksana Direktorat Peraturan Perpajakan I DJP Andhika Bibing mengungkapkan alasannya. Dia menyampaikan bahwa PPh yang dikenakan atas aset kripto menggunakan skema final, sehingga pajak tersebut tidak diperhitungkan kembali baik dari sisi pokok pajaknya, dasar pengenaan pajak, maupun pajak yang harus […]
Got any book recommendations?
WA only