Mindblown: a blog about philosophy.
-
Celios: Ekonomi Hijau Berpotensi Kerek Penerimaan Pajak hingga Rp80 Triliun
Potensi penerimaan pajak negara diperkirakan dapat meningkat lebih tinggi yang didukung oleh penerapan ekonomi hijau. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa output program ekonomi hijau mampu menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp80 triliun selama 10 tahun program pembangunan ekonomi hijau. Berdasarkan perhitungan Celios dan Greenpeace Indonesia dalam Policy Brief Dampak Transisi Ekonomi […]
-
Setoran Pajak Daerah Tembus Rp 196,17 Triliun, Sri Mulyani: Ekonomi Daerah Membaik
Ekonomi di daerah yang makin menggeliat mendongkrak penerimaan pajak daerah hingga akhir November 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, aktivitas perekonomian di daerah terus menunjukkan penguatan. Hal ini tercermin dari realisasi pajak daerah sampai akhir November 2023 yang mencapai Rp 212,26 triliun. Realisasi ini meningkat 3,8% YoY jika dibandingkan dengan pencapaian pada periode yang […]
-
Pedagang Emas Kena Pajak Berapa? Ini Penjelasan Lengkapnya
Pemerintah telah menerbitkan regulasi khusus yang mengatur tentang aspek pajak bagi pedagang emas. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023 yang diundangkan pada 28 April 2023 lalu. Lewat aturan tersebut, pedagang emas perhiasan dan/atau emas batangan menjadi pengusaha kena pajak (PKP) serta harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal […]
-
Fasilitas Pendidikan untuk Anak Pegawai Bisa Dibiayakan Pemberi Kerja
Fasilitas pendidikan yang diberikan kepada anak pegawai di luar daerah tertentu merupakan imbalan dalam bentuk kenikmatan yang menjadi objek PPh bagi pegawai dan bisa dibiayakan oleh pemberi kerja. Menurut DJP, fasilitas pendidikan dikategorikan sebagai imbalan berupa kenikmatan bila tercantum sebagai imbalan kerja dalam kontrak kerja, slip gaji, atau dokumen yang sejenis. Mengingat fasilitas pendidikan diberikan […]
-
Cara Menggabungkan NIK dan NPWP, Ini Hukumannya Ngeyel Menolaknya
Simak cara menggabungkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Semua wajib pajak perlu menggabungkan NIK dan NPWP karena ada sanksi jika tidak melaksanakannya. Pemerintah memang menunda implementasi NIK dan NPWP untuk perpajakan dari 1 Januari 2024 menjadi 1 Juli 2024. Namun, wajib pajak dihimbau tetap menggabungkan NIK dan NPWP. Diberitakan Kompas.com, apabila […]
Got any book recommendations?
WA only