Mindblown: a blog about philosophy.
-
Penilai Kumpulkan Data, Ini Sederet Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 79/2023 turut mengatur hak dan kewajiban wajib pajak dalam hal penilai melakukan penilaian dan mengumpulkan data objek dan data pendukung dari wajib pajak. Ketika tim penilai mengumpulkan data objek dan pendukung, wajib pajak ataupun kuasanya berhak meminta tim penilai untuk memperlihatkan surat perintah penilaian. “Surat perintah penilaian adalah surat perintah untuk […]
-
Asyik! Jabar Perpanjang Diskon PKB dan BBNKB Sampai Akhir Tahun
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan untuk memperpanjang pemberian insentif berupa diskon pajak kendaraan bermotor (PKB). Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar menyatakan pemberian insentif ini diperpanjang hingga 23 Desember 2023, dari yang seharusnya berakhir pada 31 Agustus 2023. Wajib pajak pun diimbau segera melunasi tunggakan PKB. “Hayu Bestie, cepetan manfaatin program bebas [denda] dan diskon,” bunyi […]
-
Bangun Ekonomi Hijau, Pengusaha Butuh Insentif Pajak yang Menarik
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut pengembangan ekonomi hijau memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat luas. Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan pemerintah perlu mengembangkan ekosistem yang mampu menarik investasi masuk ke sektor yang ramah lingkungan. Langkah yang dapat dilakukan di antaranya melalui pemberian insentif pajak. “Pemerintah perlu menciptakan lingkungan […]
-
Sri Mulyani Rilis Peraturan Soal Penilaian untuk Tujuan Perpajakan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan peraturan baru mengenai tata cara penilaian untuk tujuan perpajakan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (11/9/2023). Peraturan yang dimaksud adalah PMK 79/2023. Dalam bagian pertimbangan PMK ini, otoritas tidak menyebutkan sejumlah pasal dalam undang-undang atau peraturan lainnya. Namun, salah satu pertimbangan yang disebutkan […]
-
Asosiasi Ini Usul Skema PPN Diterapkan Kembali dengan Tarif 2 Persen
Kamar Dagang Melayu Malaysia (Malay Chamber of Commerce Malaysia/MCCM) mendorong pemerintah menerapkan kembali pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST) yang telah dihapuskan pada 2018. Presiden MCCM Norsyahrin Hamidon menilai penerapan kembali GST atau PPN akan meningkatkan pendapatan pemerintah. Menurutnya, pemerintah dapat mengenakan PPN dengan tarif rendah sehingga tidak menekan konsumsi. “Kami pertama-tama mengusulkan […]
Got any book recommendations?
WA only