Mindblown: a blog about philosophy.
-
Awas! Warga Bali & Sumut Diramal Paling Terhantam PPN 12%
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyebut kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% akan berdampak pada sektor pariwisata RI. Daerah-daerah yang selama ini menggantungkan pendapatan warganya dari sektor pariwisata dikhawatirkan akan merasakan dampak paling besar dari kebijakan ini. “Provinsi yang tergantung pada sektor pariwisata seperti Bali dan Sumatera Utara akan terdampak secara […]
-
Setor Pajak Atas SPT Kurang Bayar, Jangan Lupa Isi Tanggal Pelunasan
Wajib pajak yang sudah menyetorkan pajak terutang atas SPT Tahunan berstatus kurang bayar diingatkan untuk mengisi kolom tanggal pelunasan pada laman e-filing. Kosongnya kolom tanggal pelunasan merupakan salah satu penyebab penyetoran pajak atas SPT kurang bayar gagal. “Pastikan data pembayaran sudah sesuai. Pastikan juga sudah mengisi kolom tanggal pelunasan. Silakan diisi secara manual dengan menekan […]
-
Indef: Kenaikan Tarif PPN 12% Bisa Gerus Daya Saing Indonesia
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai bahwa rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% bisa menggerus daya saing Indonesia. Peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef Ahmad Heri Firdaus telah memiliki hitung-hitungan dampaknya ke indikator makro apabila kebijakan tersebut dijalankan. Heri menyebut, kenaikan tarif PPN bisa menurunkan daya […]
-
Penerapan Tarif PPN 12%, Hambat Laju Pertumbuhan Ekonomi
JAKAARTA. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) berpendapat bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di tahun 2025 akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, kenaikan tarif tersebut memberikan efek domino ke konsumsi masyarakat hingga investasi. “Jadi kalau ekonomi kita secara business as usual tumbuh 5%, gara-gara kenaikan PPN jadi 12% maka pertumbuhan […]
-
Soal PPN Naik Jadi 12%, Sri Mulyani Serahkan ke Presiden Baru
Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di 2025. Kebijakannya disebut tergantung presiden baru meski sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). “PPN 12% ini juga termasuk masalah fatsun politiknya saja. UU HPP yang kita semua membahas, kita sudah […]
Got any book recommendations?
WA only