Mindblown: a blog about philosophy.

  • Realisasi pajak dan retribusi di Cirebon mencapai Rp136 miliar

    Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon, Jawa Barat mencatat realisasi pendapatan pajak dan retribusi hingga September 2023 mencapai Rp136 miliar atau 66 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp206 miliar. “Kalau yang dimunculkan sampai awal bulan September ini sudah 66 persen, kami menginginkannya sudah 70 persen. Tapi masih ada tertinggal 4 persen […]

  • Sektor Energi dan Transportasi di Thailand Bakal Dikenai Pajak Karbon

    Sektor Energi dan Transportasi di Thailand Bakal Dikenai Pajak Karbon

    Pemerintah Thailand berencana untuk mengenakan pajak karbon demi menurunkan emisi karbon di negara tersebut. Dirjen Cukai Ekniti Nitithanprapas mengatakan pengenaan pajak karbon pada tahap awal bakal menyasar sektor energi dan transportasi. Menurutnya, kedua sektor tersebut memiliki kontribusi besar dalam produksi emisi karbon. “Ditjen Cukai sedang menyusun rancangan kebijakan pajak karbon bersama dengan Kementerian Perdagangan dan […]

  • Manfaatkan! Pemkab Ini Hapuskan Denda 8 Jenis Pajak Daerah Sekaligus

    Manfaatkan! Pemkab Ini Hapuskan Denda 8 Jenis Pajak Daerah Sekaligus

    Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat memberikan insentif pembebasan denda pajak daerah. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sukabumi menyatakan program penghapusan denda diberikan meringankan beban ekonomi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak daerah. Pemutihan denda pajak daerah juga diberikan untuk memeriahkan HUT ke-153 kabupaten tersebut. “Dalam rangka hari jadi Kabupaten Sukabumi ke-153, diberlakukan penghapusan sanksi administratif berupa […]

  • Jatuh Tempo Akhir Bulan, Bapenda DKI Minta WP Segera Lunasi PBB

    Jatuh Tempo Akhir Bulan, Bapenda DKI Minta WP Segera Lunasi PBB

    Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mengingatkan wajib pajak agar membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun pajak 2023 paling lambat pada akhir bulan ini. Bila PBB baru dilunasi oleh wajib pajak setelah 30 September 2023, wajib pajak harus membayar pokok sekaligus sanksi administrasi keterlambatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Untuk menghindari biaya denda keterlambatan […]

  • Jamin Proteksi Data, DJP Siapkan Aturan Soal Forensik Digital

    Jamin Proteksi Data, DJP Siapkan Aturan Soal Forensik Digital

    JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) menyatakan tengah menyiapkan peraturan mengenai kegiatan forensik digital untuk kepentingan perpajakan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan proteksi data menjadi hal utama dalam mengelola data, termasuk melalui forensik digital. Oleh karena itu, DJP juga ingin memastikan tidak ada data yang bocor karena pelaksanaan kegiatan forensik digital ini. “Saat […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only