Mindblown: a blog about philosophy.
-
DJP Beri Penegasan Soal Cakupan Perlakuan Pajak Natura PMK 66/2023
Ketentuan perlakuan pajak penghasilan (PPh) atas natura dan/atau kenikmatan dalam PMK 66/2023 hanya terkait dengan pekerjaan atau pemberian jasa. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (11/8/2023). Kasubdit Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPh Orang Pribadi I Ditjen Pajak (DJP) Feri Corly mengatakan bila tidak terkait dengan hubungan pekerjaan […]
-
Agar Jadi Biaya 3M, Pemberian Natura Perlu Dicantumkan Dalam Kontrak
Ditjen Pajak (DJP) menyarankan wajib pajak untuk mencantumkan pemberian natura dan/atau kenikmatan dalam suatu kontrak. Pelaksana Seksi Peraturan PPh Orang Pribadi DJP Okky Cahyono Wibowo mengatakan kontrak itu akan menjadi bukti yang kuat bahwa natura dan/atau kenikmatan yang diterima adalah imbalan sehubungan dengan pekerjaan dan jasa serta bisa dibiayakan oleh pemberi. “Bagaimana mengidentifikasi imbalan ini […]
-
Aplikasi e-SPT Masa PPN 1107 PUT Versi Web Tersedia di DJP Online
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) sudah menyediakan aplikasi e-SPT Masa PPN 1107 PUT versi web. Aplikasi e-SPT Masa PPN 1107 PUT versi web tersebut sudah tersedia pada fitur Pengisian SPT Secara Elektronik. Fitur tersebut ada dalam menu Lapor pada DJP Online. Berdasarkan pada pengamatan DDTCNews, aplikasi ini dapat digunakan untuk pelaporan mulai masa pajak Oktober tahun […]
-
Uang PBB dari Warga Diembat Petugas, Kebumen Minta Bantuan Kejaksaan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen, Jawa Tengah menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kebumen guna menagih uang pajak bumi dan bangunan (PBB) yang diselewengkan oleh oknum petugas. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kebumen Aden Andri Susilo mengatakan terdapat beberapa masalah terkait dengan pemungutan PBB yang perlu diselesaikan bersama Kejari Kebumen, mulai dari masalah tunggakan, uang […]
-
Realisasi Pembayaran PBB P2 di Denpasar Capai Rp 58,6 Miliar
Realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan (P2) di Denpasar, Bali, hingga pertengahan Agustus 2023 telah mencapai Rp 58,6 miliar atau 60,43 persen dari target sebesar Rp 97 miliar. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya mengingatkan masyarakat bahwa jatuh tempo pembayaran PBB P2 2023, yakni […]
Got any book recommendations?
WA only