Mindblown: a blog about philosophy.
-
Direktorat Jenderal Pajak Sita Puluhan Aset Penunggak Pajak
JAKARTA. Juru Sita Pajak Negara (JSPN) dari sejumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat III serentak menyita aset penunggak pajak. Kepala Kanwil DJP Jawa Barat III Lucia Widiharsanti mengatakan, penyitaan serentak tersebut dilakukan oleh KPP di Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kabupaten Bogor dengan […]
-
Kemplang Pajak Miliaran Rupiah, Direktur PT Diserahkan ke Kejari
TANGERANG, Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Banten menyerahkan tersangka tindak pidana di bidang perpajakan berinisial H ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang. Tersangka ditengarai secara sengaja menyampai SPT Masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sekaligus tidak menyetorkan PPN pada masa pajak Januari 2016 hingga Desember 2016. “Tindakan H tersebut telah menimbulkan kerugian negara […]
-
Sri Mulyani Kerek Batas Harga Rumah Subsidi Bebas PPN
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya resmi menerbitkan landasan hukum yang mengatur mengenai batasan rumah umum hingga rumah pekerja yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2023/PMK.010/2023. Dengan PMK ini, pemerintah memberikan fasilitas berupa pembebasan PPN sebesar 11% dari harga jual rumah […]
-
Cek NPWP Muncul Notif ‘NIK dan KK Tidak Sesuai’, Coba Cara Ini
Validasi nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) perlu dilakukan oleh wajib pajak. Implementasi pemanfaatan NIK sebagai NPWP akan berlangsung penuh mulai 1 Januari 2024. Namun, ada kalanya wajib pajak terkendala dalam melakukan pemadanan NIK-NPWP. Salah satunya, kegagalan validasi NPWP dengan notifikasi eror ‘NIK dan KK tidak sesuai dengan data kependudukan’. Notifikasi […]
-
Tarif Pajak Lebih Tinggi bagi WP yang Tidak Punya NPWP Masih Berlaku
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan pengenaan tarif PPh, seperti PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23, yang lebih tinggi tetap berlaku bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Contact center DJP, Kring Pajak, mengatakan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP pada saat ini digunakan secara terbatas pada layanan administrasi perpajakan sampai […]
Got any book recommendations?
WA only