NEWS
-
Forensik Digital Perpajakan, DJP Susun Aturan Main Lebih Detail
Ditjen Pajak (DJP) tengah menyusun ‘aturan main’ yang lebih detail mengenai kegiatan forensik digital. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan kegiatan forensik digital merupakan bagian dari uji kepatuhan, baik dalam pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan (bukper),maupun penyidikan. Tujuannya untuk mendapat atau melihat informasi yang biasanya tersimpan secara digital. “Nah, saat ini kami sedang menyusun ‘aturan main’ lebih […]
-
Cegah Kebocoran Potensi Pajak, Pemerintah Tengah Persiapkan Penerapan Pajak Global
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus memperluas basis pajak guna mengoptimalkan penerimaan pajak. Adapun penerapan perjanjian pajak global atau global taxation agreement akan terus diperkuat untuk mencegah bocornya potensi pajak lewat praktik penghindaran pajak. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan mengatakan pemerintah saat ini masih melakukan persiapan dalam penerapan pajak global. “Persisnya seperti […]
-
Indonesia Butuh Rasio Pajak 13% Untuk Capai Peringkat Kredit Single A
Pemerintah Indonesia perlu lebih bekerja keras untuk mengerek rasio perpajakan alias tax ratio lebih tinggi lagi. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, namun juga untuk mencapai peringkat kredit Single A. Staf Bidang Ekonomi, Industri dan Global Markets Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan tax ratio pada kisaran 13% dari Produk […]
-
Coretax Canggih! DJP Bisa Collect Data Transaksi WP secara Seamless
Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau yang kerap disebut coretax administration system (CTAS) bakal menerapkan sistem teknologi yang canggih. Coretax system bakal mampu mengumpulkan data perpajakan secara interaktif. Topik ini cukup mendapat sorotan dari netizen selama sepekan belakangan. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan pemanfaatan teknologi dalam […]
-
Otoritas Ini Siapkan Tarif Pajak Khusus untuk Kendaraan Listrik
Pemerintah Malaysia tengah menyiapkan tarif khusus pajak kendaraan bermotor (PKP) yang berlaku untuk kendaraan listrik mulai 1 Januari 2026. Menteri Perhubungan Anthony Loke mengatakan pemerintah akan tetap memberikan insentif pajak yang menarik untuk pengguna kendaraan listrik. Menurutnya, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menurunkan emisi karbon. “Tarif pajak yang baru nanti 85% lebih rendah […]
WA only