Mindblown: a blog about philosophy.
-
Respon Kemenkeu Soal Permintaan EvaluasiAturan Pajak Bitcoin Cs
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) buka suara terkait permintaan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengevaluasi pajak kripto seperti Bitcoin, Ether, hingga Dogecoin. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti menyampaikan pihaknya terbuka atas permintaan tersebut dan akan membahasnya. “Bagaimana pun masukan dari Bappebti kita terima, tapi […]
-
Cara Lapor SPT Tahunan Pribadi Secara Online Pakai HP Saja 2024
Wajib pajak di Indonesia dihadapkan pada kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak. Dengan batas waktu pelaporan hingga Maret 2024, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan fasilitas pelaporan secara online melalui e-Filing untuk memudahkan proses ini. Sebelum dapat melaporkan SPT secara online, wajib pajak perlu memiliki Electronic Filing Identification Number (EFIN), sebuah nomor identifikasi 10 digit […]
-
Industri Kesal Pajak Kripto Bikin Investor PadaKabur ke Luar Negeri
Para pelaku industri aset kripto geram dengan pengenaan pajak kripto yang memberatkan investor. Akibatnya, banyak investor dalam negeri yang lebih memilih berinvestasi aset kripto di luar negeri. CEO Indodax Oscar Darmawan mengatakan, pengenaan pajak kripto yang diterapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 perlu ditinjau ulang. Hal tersebut bisa menjadi sebuah trigger atau […]
-
Hati-hati Penipuan Dirjen Pajak via E-mail
Masyarakat diminta berhati-hati terhadap oknum penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melalui surat elektronik (e-mail). DJP Kementerian Keuangan menegaskan email blast pengingat laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh DJP tidak pernah mencantumkan dokumen, terutama dokumen APK. “Kami dari DJP tidak pernah mengirimkan file, apalagi file APK,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan […]
-
Pakai NIK di e-Bupot 21/26? DJP Minta Wajib Pajak Pastikan Ini
Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam aplikasi e-bupot 21/26 akan melewati proses validasi oleh sistem. Penyuluh Pajak Ahli Pertama Ditjen Pajak (DJP) Dwi Langgeng Santoso mengatakan untuk orang pribadi penduduk, aplikasi e-bupot 21/26 pada prinsipnya hanya menerima 2 identitas yang dapat dimasukkan. Keduanya adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan NIK. “Nah, untuk NIK ini […]
Got any book recommendations?
WA only