Mindblown: a blog about philosophy.
-
Lampiran SPT Kurang, DJP akan Kirim Surat Permintaan Kelengkapan SPT
JAKARTA, Kantor pelayanan pajak (KPP) bakal menerbitkan surat permintaan kelengkapan SPT dalam hal SPT yang disampaikan wajib pajak lewat e-filing tidak sepenuhnya dilampiri dokumen yang dipersyaratkan. Surat permintaan kelengkapan SPT diterbitkan setelah KPP melakukan penelitian terhadap SPT yang disampaikan oleh wajib pajak. “Penerbitan surat permintaan kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat […]
-
Lapor SPT Tahunan Masih Bisa Manual ke Kantor Pajak, Ini Syaratnya
JAKARTA, Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh orang pribadi masih bisa dilakukan secara manual ke KPP terdaftar. Caranya dengan mengirimkan dokumen SPT Tahunan via pos atau jasa ekspedisi dengan bukti pengiriman surat ke KPP terdaftar. Namun, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi wajib pajak jika ingin lapor SPT Tahunan secara manual. Salah satunya, belum pernah melaporkan […]
-
Simak! Ini Dokumen-Dokumen yang Harus Dilampirkan di SPT Tahunan WP OP
Wajib pajak orang pribadi perlu melampirkan dokumen yang dipersyaratkan secara lengkap agar SPT Tahunan yang disampaikan dapat dinyatakan lengkap. Bila dokumen yang dipersyaratkan tidak dilampirkan, SPT Tahunan yang disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi bisa dinyatakan sebagai SPT yang tidak lengkap. “SPT dinyatakan tidak lengkap jika … keterangan dan/atau dokumen yang dipersyaratkan … belum sepenuhnya […]
-
Pengamat Menilai Kenaikan Tarif PPN 12% Tak Signifikan Dongkrak Tax Ratio
Pengamat pajak menilai rencana penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025 tidak akan signifikan dalam mendongkrak rasio pajak atau tax ratio. Meski begitu, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar memperkirakan potensi penerimaan dari kenaikan tarif PPN pada 1 Januari 2025 ini akan lebih besar dari tahun […]
-
Validasi NIK-NPWP Capai 61,51 Juta, Pemerintah Ungkap Alasan Penerapan
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bukan tanpa alasan, DJP nyatanya melakukan pemadanan identitas ini sebagai bentuk kebijakan satu data Indonesia. “Mendukung kebijakan satu data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandardisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan,” […]
Got any book recommendations?
WA only