Mindblown: a blog about philosophy.
-
Melihat Berbagai Faktor yang Pengaruhi Keputusan Wajib Pajak Patuh
PENGGELAPAN pajak (tax evasion) tidak hanya dipengaruhi motif ekonomi. Faktor psikologis juga turut memengaruhi. Dalam konteks yang lebih makro, motif ekonomi dan faktor psikologis berkorelasi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kaitan antara kedua aspek tersebut dibahas dalam buku setebal 233 halaman yang berjudul The Economic Psychology of Tax Behaviour. Buku ini memberikan perspektif terkait dengan […]
-
Penggunaan Norma Penghitungan Dianggap Disetujui oleh DJP, Asalkan…
Pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) oleh wajib pajak orang pribadi bakal dianggap disetujui sepanjang disampaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan. Merujuk pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015, persetujuan tidak diberikan apabila pemeriksaan ternyata menunjukkan wajib pajak tidak berhak menggunakan NPPN untuk menghitung penghasilan neto. “Pemberitahuan penggunaan […]
-
Pajak Daerah Bakal Diatur dalam 1 Perda, DPRD Tunggu PP Baru
DPRD Kabupaten Blora masih belum melanjutkan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pajak daerah lantaran peraturan pemerintah yang menjadi acuan untuk pembahasan raperda belum diterbitkan pemerintah pusat. Ketua Pansus Raperda Pengelolaan Pajak dan Retribusi DPRD Kabupaten Blora Aklif Nugroho mengatakan PP yang ditunggu itu ialah aturan turunan dari UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah […]
-
Protes Kenaikan Tarif Pajak, Dokter Ramai-Ramai Turun ke Jalan
Sejumlah dokter di Sri Lanka melakukan aksi demonstrasi di depan stasiun untuk mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap rencana pemerintah dalam meningkatkan tarif pajak penghasilan orang pribadi. Sekretaris Government Medical Officers Association (GMOA) Haritha Aluthge mengatakan seluruh asosiasi profesional sepakat secara kolektif untuk menentang kebijakan kenaikan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi. “Pemerintah selalu mengambil cara yang ‘gampang’. Mereka […]
-
Wali Kota Bogor: UU HKPD Bakal Cegah Duplikasi Pajak Pusat dan Daerah
Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan setidaknya terdapat 4 manfaat dari revisi ketentuan perpajakan daerah pada UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pertama, UU HKPD menyelaraskan objek pajak pusat dan objek pajak daerah sehingga diperkirakan tidak akan ada pemajakan berganda oleh pusat dan daerah atas objek yang sama. “Jadi tidak […]
Got any book recommendations?
WA only