Mindblown: a blog about philosophy.
-
Putusan Pengadilan Pajak Perlu Sesuai UU, 4 WP Badan Ajukan Gugatan
JAKARTA, Empat wajib pajak badan, yakni PT. Adonara Bakti Bangsa, PT. Central Java Makmur Jaya, PT. Gan Wan Solo, dan PT. Juma Berlian Exim mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 78 UU 14/2002 tentang Pengadilan Pajak. Menurut keempat pemohon tersebut, Pasal 78 UU Pengadilan Pajak bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945. Dalam Pasal 23A, telah […]
-
DPR Filipina Usulkan Keringanan Pajak untuk Sepeda Motor Listrik
MANILA, Ketua Komite Keuangan DPR Filipina Joey Salceda mengusulkan adanya perluasan cakupan insentif pembebasan bea masuk dan pajak atas impor kendaraan listrik. Salceda menilai pembebasan bea masuk dan pajak atas impor perlu diberikan tak hanya pada mobil listrik, tetapi juga sepeda motor. Dia pun mengusulkan RUU 9573 yang mengatur ketentuan insentif bea masuk dan pajak […]
-
3,07 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan, Awas Telat Kena Denda!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan sebanyak 3,07 juta wajib pajak (WP) telah melaporkan pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menyampaikan per 11 Februari 2024 pukul 23.43 WIB, jumlah SPT Tahunan pajak penghasilan (PPh) yang telah disampaikan mencapai 3,07 juta atau tumbuh 2,3% dari periode […]
-
Bikin dan Lapor Bukti Potong PPh Kini Makin Gampang, Ini Aturan Terbarunya
Pemerintah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26. Peraturan ini terbit pada tanggal 19 Januari 2024 serta mulai […]
-
Cetak Bukti Potong Pajak Karyawan Makin Mudah, Simak!
Pemerintah mempermudah pembuatan bukti potong pajak penghasilan karyawan baik PPh Pasal 21 ataupun Pasal 26 melalui aplikasi e-Bupot 21/26. Kemudahan pembuatan itu telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 yang diterbitkan sejak 19 Januari 2024. Ketentuan yang mulai berlaku sejak masa pajak Januari 2024 ini merupakan peraturan pengganti atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak […]
Got any book recommendations?
WA only