Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemanfaatan Insentif Pajak di KEK Rendah, Pengusaha Ungkap Alasannya
Warga menikmati matahari terbenam di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten, Minggu (4/12/2022). ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/YU JAKARTA, DDTCNews – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi alasan pemanfaatan insentif pajak di kawasan ekonomi khusus (KEK) sepi. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik […]
-
Valuasinya Murah, Cermati Saham-Saham Properti yang Layak Dikoleksi
JAKARTA. Kinerja emiten properti diprediksi masih diselimuti banyak sentimen negatif pada tahun 2023 ini. Salah satu faktor pemberat sektor properti adalah ketidakpastian ekonomi global. Selain itu, tren kenaikan suku bunga acuan juga masih membayangi. Analis Henan Putihrai Sekuritas Jono Syafei menilai, tren kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia dan inflasi bisa menghambat kinerja emiten properti. Terutama, […]
-
Dukung Pendirian Holding Keuangan, Pemerintah Bisa Beri Insentif Pajak
UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) memungkinkan pemerintah untuk memberikan insentif pajak guna mendukung pembentukan perusahaan induk konglomerasi keuangan (PIKK). Merujuk pada Pasal 206 ayat (1) UU 4/2023, setiap orang yang mengendalikan konglomerasi keuangan wajib membentuk PIKK. Adapun pihak pengendali konglomerasi keuangan bisa menunjuk perusahaan yang bertindak sebagai PIKK dengan persetujuan […]
-
Sektor Manufaktur Punya Potensi Besar Mengerek Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) berupaya mempertebal cadangan devisa. Hal ini tentu tidak terlepas agar kurs rupiah tetap stabil di tengah penguatan dolar Amerika Serikat (AS). Oleh karena itu, pemerintah dan BI akan memastikan lebih banyak devisa hasil ekspor (DHE) yang parkir lebih lama di perbankan dalam negeri. Salah satu caranya, pemerintah akan merevisi Peraturan […]
-
Mobil Dinas untuk Pejabat Negara Akan Dibebaskan dari Objek PPh
JAKARTA. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 untuk menjalankan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). PP tersebut salah satinya mengatur terkait pajak yang diberikan perusahaan alias pajak natura. Dalam hal ini, pemberi kerja atau pemberi penggantian imbalan dalam bentuk natura dan/atau […]
Got any book recommendations?
WA only