Mindblown: a blog about philosophy.
-
Tarif Berbagai Pajak Daerah di Kota Bandung Terbaru
BANDUNG. Pemkot Bandung mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung 1/2024. Perda tersebut diterbitkan di antaranya untuk merestrukturisasi jenis pajak, menyederhanakan jenis retribusi, serta melaksanakan ketentuan lain yang diatur dalam UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). […]
-
DPRD Imbau Pemda Optimalkan Retribusi Daerah, Tak Cuma Andalkan Pajak
SEMARANG. DPRD Kota Semarang, Jawa Tengah meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat untuk menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) baru selain dari pajak daerah. Hal ini dilakukan agar peningkatan PAD tidak hanya mengandalkan pajak daerah. Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Mualim mengatakan potensi PAD juga bisa digenjot melalui optimalisasi retribusi. Menurutnya, Kota Semarang memiliki potensi […]
-
Soal SPT Tahunan 2023, DJP Bakal Kirim Email Blast ke WP Bulan Ini
Ditjen Pajak bakal mengirimkan email blast kepada wajib pajak yang berisikan imbauan untuk segera menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2023. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan DJP mengingatkan wajib pajak untuk segera melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan 2023. Menurutnya, pengiriman email blast akan mulai dilaksanakan pada bulan ini. “DJP akan mengirimkan email […]
-
e-Bupot 21/26 Fasilitasi Pemotongan PPh 21 Pakai NIK, Aturan Disiapkan
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) menegaskan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi sebesar 20% atas wajib pajak orang pribadi tak ber-NPWP tidak berlaku bila NIK yang valid dicantumkan dalam bukti potong. Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP Angga Sukma Dhaniswara mengatakan sepanjang NIK wajib pajak orang pribadi adalah valid, aplikasi e-bupot 21/26 secara otomatis tidak […]
-
Ada Ketentuan Angsuran PPh Pasal 25 di PMK 164/2023, Simak di Sini
PMK 164/2023 turut memuat ketentuan angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) PMK 164/2023, ketentuan itu berlaku bagi wajib pajak dengan omzet hingga Rp4,8 miliar (UMKM) yang memilih dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum; wajib pajak yang memiliki omzet lebih dari Rp4,8 miliar; atau wajib pajak yang telah melewati jangka waktu […]
Got any book recommendations?
WA only