Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ada Aplikasi Baru, DJP Online Bakal Diganti dengan Taxpayer Portal
Ditjen Pajak (DJP) resmi memperkenalkan taxpayer account management (TAM) serta manfaat aplikasi tersebut dalam pelaksanaan kewajiban dan hak wajib pajak. DJP menjelaskan taxpayer account management merupakan suatu proses bisnis pengelolaan informasi perpajakan untuk setiap wajib pajak. “Taxpayer account management akan memberikan informasi profil, hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak, dan buku besar/riwayat transaksi yang dapat […]
-
Kenaikan Tarif Pajak Progresif Tidak Berpengaruh Terhadap Penjualan Motor dan Mobil
JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menaikkan tarif progresif pajak kendaraan bermotor sebesar 0,5% untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya melalui Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 1 Tahun 2024. Penerapan kenaikan pajak tersebut akan berlangsung mulai tahun 2025 mendatang. Dengan aturan baru tersebut, pemilik kendaraan kedua akan dikenakan pajak kendaraan bermotor sebesar 3% dari […]
-
Polemik Pajak Hiburan, Hotman Paris dan Inul Daratista Temui Airlangga Hartarto
Pengacara kondang Hotman Paris dan penyanyi dangdut Inul Daratista menyambangi kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada hari ini (22/1). Selain Hotman Paris dan Inul Daratista, terlihat juga beberapa asosiasi dan pengusaha dan asosiasi hiburan yang menyambangi kantor Airlangga Hartarto. Diketahui, pertemuan tersebut guna membahas tarif pajak hiburan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 […]
-
Pelaku Usaha Klaim Tak Pernah Dilibatkan dalam Penetapan Kenaikan Pajak Hiburan
JAKARTA. Pelaku usaha hiburan mengaku tidak pernah dilibatkan dalam penetapan kenaikan pajak hiburan yang ada di kisaran 40%-75%. Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani menilai penetapan pajak hiburan dalam UU No 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKDP) ini mengabaikan konsultasi publik terhadap sektor yang terdampak. “Konsultasi […]
-
Pajak Hiburan 40%-75% Ditunda, Pengusaha Ikuti Tarif Lama
Pengusaha industri jasa hiburan menegaskan tetap mengikuti tarif pajak hiburan lama sambil menunggu hasil judicial review dari Mahkamah Konstitusi (MK). “Jadi selama kami berproses di Mahkamah Konstitusi maka pemerintahan daerah itu diharapkan untuk mengikuti tarif yang lama,” kata Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) Hariyadi Sukamdani, usai menghadiri rapat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/1/2024). Untuk diketahui, […]
Got any book recommendations?
WA only