Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pajak Punya Fungsi Stabilizer dan Katalisator, Begini Penjelasan DJP
MALANG, Tak hanya menjalankan fungsi budgetair dan regulerend, kebijakan perpajakan juga memiliki fungsi stabilizer dan katalisator. Kepala Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Timur I John Hutagaol mengatakan suatu kebijakan pajak menjalankan fungsi stabilizer dengan cara menciptakan kesetaraan dalam berusaha. “Fungsi kebijakan perpajakan itu sebagai stabilizer, artinya kalau di bidang usaha itu memberikan kesetaraan baik ekonomi […]
-
Seluk Beluk Bukti Potong yang Harus Dipahami Wajib Pajak
Indonesia memang menganut self assessment dalam sistem perpajakkannya. Namun, ada beberapa jenis pajak penghasilan (PPh) yang pelunasannya dilakukan melalui pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain. Ini disebut sebagai mekanisme withholding tax. Apabila pelunasan PPh dilakukan melalui pemotongan atau pemungutan, pihak pemotong harus membuat bukti pemotongan. Selanjutnya, bukti tersebut harus diberikan kepada pihak yang dipotong […]
-
Mengenal Withholding Tax, Pengertian, dan Objek Pajak yang Dikenakan
Mekanisme withholding tax telah lama diterapkan di banyak negara, salah satunya Indonesia. Mekanisme ini dapat ditemukan melalui pemotongan pajak penghasilan (PPh). Sistem ini merupakan salah satu sistem pemungutan pajak, di mana pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya ke kas […]
-
DJP Sulselbartra Ingatkan Tax Amnesty Jilid II Segera Berakhir
MAKASSAR. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) mengingatkan wajib pajak atau masyarakat bahwa program tax amnesty jilid II atau program pengungkapan sukarela (PPS) akan segera berakhir 30 Juni 2022. Kakanwil DJP Sulselbartra Arridel Mindra di Makassar, Kamis (9/6/2022), mengimbau wajib pajak untuk segera memanfaatkan PPS sesuai amanat Undang-Undang […]
-
DJP Minta Wajib Pajak Cek Lagi Jika Terima Email Berisi Data Harta
JAKARTA, Wajib pajak perlu mengecek kebenaran data harta jika menerima email dari Ditjen Pajak (DJP) terkait dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (10/6/2022). Penyuluh Pajak Ahli Muda Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Mohammed Lintang mengatakan otoritas memang mengirimkan email kepada sejumlah wajib pajak […]
Got any book recommendations?
WA only