Mindblown: a blog about philosophy.
-
Bos Pajak ke Orang Kaya Jaksel: Tak Ikut TA, Kami Periksa!
Program pengungkapan sukarela (PPS) akan berakhir pada 30 Juni 2022. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghimbau kepada para wajib pajak untuk segera mengikuti program ini. Dirjen Pajak Suryo Utomo menjelaskan, kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela, melalui pembayaran pajak penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta yang dilaksanakan selama […]
-
Petugas Pajak Sisir Jalanan, Catat Bisnis Kuliner yang Bermunculan
Ditjen Pajak (DJP) melalui unit vertikalnya terus mengoptimalkan penggalian potensi perpajakan dan pengawasan wilayah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan (KPDL), dengan turun langsung ke jalanan protokol dan mencatat bisnis-bisnis baru yang tumbuh. KPP Pratama Denpasar Timur, Bali misalnya, belum lama ini menerjunkan petugas account representative (AR) untuk mengidentifikasi usaha […]
-
Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jaksel I Capai 63,34% dari Target
Jakarta, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan I hingga 3 Juni telah berhasil mengumpulkan penerimaan pajak mencapai Rp 40,38 triliun atau setara dengan 63,3% dari target yang diberikan mencapai Rp 57,51 triliun. Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I Dionysius Lucas Hendrawan mengatakan tren penerimaan pajak di wilayahnya hingga Juni 2022 sudah cukup baik. […]
-
Dirjen Pajak Tantang Kanwil DJP Jakarta Selatan I untuk Kerek Target Penerimaan Pajak
JAKARTA. Penerimaan pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan I hingga awal Juni 2022 sudah mencapai lebih dari 50%. Hingga 3 Juni 2022, penerimaan pajak kantor wilayah tersebut sudah mencapai Rp 40,38 triliun atau mencakup 63,34% dari target yang diberikan sebesar Rp 57,51 triliun. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo mengapresiasi hal tersebut. […]
-
Pengenaan Pajak Bakal Turunkan Minat Lender Mendanai Fintech P2P Lending?
JAKARTA. Pengaturan terhadap Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai nampaknya berdampak kepada minat para lender untuk memberikan pendanaannya ke fintech P2P lending. Secara rinci, lender bakal dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 15% dari jumlah bruto bunga jika dia merupakan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Lalu, pemberi pinjaman dikenakan PPh Pasal 26 […]
Got any book recommendations?
WA only