Mindblown: a blog about philosophy.
-
OECD Rilis Database Digitalisasi Administrasi Pajak di 78 Yurisdiksi
PARIS, Forum on Tax Administration (FTA) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merilis database inovasi teknologi sistem administrasi perpajakan pada 78 yurisdiksi. Ketua FTA Bob Hamilton mengatakan keberadaan database ini penting untuk membantu yurisdiksi yang membutuhkan dalam melakukan digitalisasi atas sistem administrasi perpajakannya masing-masing. “Digitalisasi merupakan inti dari Tax Administration 3.0 yang memiliki visi […]
-
Bangun rumah sendiri, siap-siap dipungut pajak
Anda yang berencana membangun rumah sendiri atau swadaya siap-siap menyiapkan dana lebih. Pasalnya, pemerintah telah menetapkan tarif atas penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS). Dengan begitu, masyarakat yang akan membangun rumahnya sendiri akan dikenakan PPN. Meski demikian, pajak hanya berlaku bagi rumah yang memiliki luas bangunan paling sedikit 200 meter persegi. […]
-
Bangun Rumah Sendiri Kena Pajak, Ini Penjelasan Stafsus Sri Mulyani
Pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) atau membangun rumah dengan luas bangunan paling sedikit 200 meter persegi. Hal ini menyusul kenaikan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen per 1 April 2022. PPN atas kegiatan membangun rumah sendiri ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak […]
-
Pemerintah Kantongi Penerimaan Rp 6 T dari Pengungkapan Sukarela Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan negara dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sudah mencapai Rp 6,02 triliun. Penerimaan tersebut berasal dari pengungkapan harta 35.290 wajib pajak dengan jumlah surat keterangan yang dilaporkan sebanyak 40.338. “Data per 11 April 2022 pukul 08.00 WIB, jumlah harta bersih (yang dilaporkan) sebesar Rp 58,9 triliun,” demikian dikutip dari laman […]
-
Pahami, Begini Ketentuan Kripto yang Kini Jadi Objek Pajak Pemerintah
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi mengenakan pungutan pajak atas aset kripto. Sebagai komoditas, kripto akan dikenakan pungutan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2022. Kripto menjadi objek pajak pemerintah karena beberapa hal. Aset kripto dari sudut pandang kementerian keuangan bukan […]
Got any book recommendations?
WA only