Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pengusaha Sebut Pajak Rokok Elektrik Jadi Pukulan Telak
Pengusaha menyebut pungutan pajak rokok elektrik yang berlaku per 1 Januari 2024 sebagai pukulan telak ketiga yang didapatkan yang bisa berdampak terhadap industri. Sekretaris Jenderal Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Garindra Kartasasmita mengatakan sebelumnya, industri yang masih baru ini sudah terbebani kenaikan cukai sebesar 15% dan kenaikan harga jual eceran (HJE) yang memicu kenaikan beban […]
-
Ini Skema Baru Penghitungan PPh 21 untuk Artis Hingga Selebgram
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengubah ketentuan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 bukan untuk pegawai. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. Merujuk pada PMK tersebut, PPh Pasal 21 untuk bukan pegawai dihitung […]
-
Pengusaha Hiburan di Bali Nilai Pajak PBJT 40% Tidak Masuk Akal
Pengusaha hiburan di Bali menilai pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) yang besarannya mencapai 40% tidak masuk akal dan berpotensi membuat pengusaha melakukan tindakan di luar aturan untuk menghindari pajak. Pemilik Get Up, salah satu pusat hiburan di Denpasar, I Gede Sudiantara menjelaskan tingginya pajak hiburan seperti club malam, karaoke hingga SPA sudah di luar […]
-
Sri Mulyani Rilis Aturan Pelaksanaan Pemotongan PPh 21 dan 26
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menerbitkan aturan yang menjadi petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan (PPh) Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. Pemerintah menyatakan, penyempurnaan ketentuan terkait perhitungan dan pemotongan PPh […]
-
Pegawai Tarik Uang Pensiun, Pemotongan PPh Pasal 21 Tidak Kumulatif
PPh Pasal 21 yang dikenakan atas penarikan uang manfaat pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai tidak dikenakan secara kumulatif seiring dengan berlakunya PMK 168/2023. Merujuk pada Pasal 12 ayat (7) PMK 168/2023, ditegaskan bahwa dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 untuk peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai adalah sebesar jumlah […]
Got any book recommendations?
WA only